Soal Keracunan MBG, LSI Denny JA Sebut Program Harus Terus Berjalan: Harus Ada Respon Cepat

Toto mengutip data yang dipublis Kepala Staf Presiden (KSP) Muhamad Qodari. Ada sekitar 8.549 dapur tak miliki SLHS (Sertifikat Laik Higien dan Sanitasi (SLHS) yang harus dimiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah itu hanya 34 SPPG yang memiliki SLHS hingga 22 September 2025.

Data lainnya, kata Toto, dari 1.379 SPPG, hanya 423 yang memiliki prosedur operasi standar (SOP) keamanan pangan. Bahkan hanya 312 yang benar-benar menerapkan SOP tersebut.

Dari data dan fakta itulah, Toto memastikan ada program pengawasan dari penyelenggaran yang tidak berjalan, sehingga banyak SPPG yang tidak mematuhi SOP tersebut.

“Ini jelas sebuah kelalaian. Meskipun, saya tahu, BGN pasti punya problem SDM terbatas untuk memaksimalkan pengawasan tersebut. Tapi, itu bukan menjadi pembenaran yang mentolerir terjadinya keracunan massal. Mana sikap tegas penyelenggara?,” jelasnya.

Dalam kontek itulah, Toto merasa perlu mengingatkan kemungkinan ada tangan -tangan jahil yang bermain dalam program ini. Tujuannya, apa lagi kalau bukan untuk mengotori misi suci Presiden Prabowo agar citranya rusak lewat program ini.

“Menurut saya, tinggal lihat saja, siapa di lapangan yang memberi kebebasan dan keleluasaan kepada para vendor untuk membangun dapur yang tidak memenuhi standar, alias asal-asalan. Mungkin itulah orang-orang yang disebut bertangan jahil tersebut,” pungkasnya.