Bupati Manokwari Dilaporkan Atas Dugaan Korupsi Dua Proyek, Begini Kata KPK

Jakarta, tvOnenews.com - Bupati Manokwari Hermus Indou dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi.

KPK memastikan setiap laporan yang diterima dari masyarakat akan dilakukan verifikasi. Selanjutanya KPK akan melakukan telaah dan analisis untuk melihat subtansi laporan dimaksud.

"Kami pastikan, setiap laporan pengaduan yang diterima KPK, selanjutnya akan dilakukan verifikasi atas validitas informasi dan keterangan yang disampaikan pelapor. Kemudian akan dilakukan telaah dan analisis, untuk melihat substansi materinya, apakah termasuk dalam dugaan tindak pidana korupsi, serta menjadi kewenangan KPK atau tidak," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa mekanisme penanganan laporan pengaduan masyarakat bersifat rahasia.

"Namun demikian, pengaduan masyarakat merupakan informasi yang dikecualikan atau tertutup, sehingga dalam mekanismenya, kami tidak bisa memberikan konfirmasi atas penerimaan laporan tersebut, termasuk identitas pelapor dan materi pelaporannya," lanjutnya.

Diketahui, Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Agpemaru) melaporkan Bupati Manokwari Hermus Indou atas dugaan korupsi pada dua proyek pekerjaan di Kabupaten Manokwari ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan tersebut disampaikan oleh Koordinator Agpemaru, Putra, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari ini, Selasa, 23 September 2025.

"Pada hari ini kami datang ke KPK ingin melaporkan Bupati Kabupaten Monokwari, yang pada hari ini kami melaporkan ada dua laporan," kata Putra.

Putra menjelaskan laporan pertama terkait pelaksanaan pembangunan Gedung Wanita Manokwari pada Dinas PUPR Kabupaten Manokwaro Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 2024. Proyek tersebut terdiri dari sejumlah tahapan dengan total anggaran mencapai puluhan miliar rupiah.

Dia merinci pembangunan Gedung Wanita Manokwari pada tahap satu TA 2022 dengan kode paket 6262435 dam nilai kontrak senilai Rp 8.894.182.902,44. Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita tahap satu TA 2022 dengan kode paket 6649435 dengan nilai HPS Rp199.987.100.

Pembangunan Gedung Wanita tahap dua TA 2023 dengan pagu anggaran Rp10 miliar. Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Wanita TA 2023 dengan pagu anggaran Rp250 juta.

Pengawasan Pembangunan Gedung Wanita tahap tiga TA 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp140 juta. Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung Wanita tahap dua lanjutan TA 2024 dengan pagu anggaran Rp199.900.000.