PKS Soroti Kumuhnya Johar Baru: Dekat Istana Negara, Tapi Warga Masih Tinggal di Lorong Sempit

Jakarta, tvOnenews.com — Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Habib Muhammad bin Salim Alatas, menyoroti kondisi permukiman padat di Johar Baru, Jakarta Pusat.

Ia menilai sangat ironis masih ada kampung kumuh di jantung ibu kota, hanya sepelemparan batu dari Istana Negara.

“Saya menaruh perhatian terhadap kondisi permukiman di Johar Baru ini. Memang ironis ya, di jantung ibukota, dekat dengan Istana Negara, tapi masih ada kantong-kantong pemukiman kumuh,” ujar Habib saat dihubungi tvOnenews.com, Sabtu (20/9/2025).

Menurutnya, penggusuran bukan solusi yang tepat karena hanya memindahkan masalah lama menjadi masalah baru yang lebih rumit.

“Penggusuran hanya memindahkan masalah, tidak menyelesaikan akar persoalan. Yang terjadi malah warga pindah ke lokasi lain dan membentuk kampung kumuh baru,” tegasnya.

Habib mengusulkan pendekatan humanis dengan konsep kampung deret. Infrastruktur dasar seperti drainase, sanitasi, dan akses jalan harus dibenahi terlebih dahulu, dengan melibatkan warga dalam prosesnya.

Baca Juga

Prabowo Lantik Enam Pejabat dalam Reshuffle Kabinet, Hasan Nasbi hingga Dudung Duduki Jabatan Ini

“Saya mengusulkan pendekatan humanis dengan konsep kampung deret. Jadi kita benahi infrastruktur dasarnya dulu, drainase, sanitasi, akses jalan. Kemudian kita libatkan warga dalam proses penataan. Mereka yang paling tahu kebutuhan mereka,” jelasnya.

Ia juga mendorong adanya kepastian hukum bagi warga dan akses pembiayaan agar mereka bisa memperbaiki rumah secara mandiri.

“Pemprov harus memberikan program sertifikasi tanah, jadi warga punya kepastian hukum. Lalu kita berikan akses kredit mikro untuk mereka renovasi rumah sendiri secara bertahap. Program seperti ini lebih sustainable daripada kita gusur terus kasih rusun,” kata Habib.

Politikus PKS itu menekankan pentingnya koordinasi lintas dinas agar penataan tidak membingungkan masyarakat.

“Yang penting koordinasi antar SKPD harus solid. Jangan sampai Dinas Tata Ruang bilang A, Dinas Perumahan bilang B. Warga jadi bingung,” ujarnya.

Habib menargetkan Johar Baru bisa menjadi contoh penataan kampung yang humanis di Jakarta.

“Warganya tetap tinggal di lokasi yang sama, tapi lingkungannya sudah layak huni,” imbuhnya.

Sementara itu, kondisi nyata di lapangan memang memprihatinkan. Di kawasan Galur Selatan, Johar Baru, rumah-rumah berdiri berhimpitan, sebagian menempel pada tiang listrik besar. Jalan utama nyaris tak ada, sehingga lorong kecil menjadi satu-satunya akses keluar masuk warga.

Ibrahim, salah satu warga, menuturkan bahwa sebagian besar keluarga di kampung itu bahkan tidak memiliki fasilitas MCK.

“Memang rumah kita dekat sekali dengan kali, bahkan WC atau MCK aja ada beberapa (warga) yang nggak ada. Buangnya langsung ke situ (kali). Memang butuh bantuan artinya, bukan untuk dibongkar tapi butuh bantuan solusinya gimana,” ujarnya kepada tvOnenews.com, Jumat (19/9/2025).

“Kadang-kadang pemerintah kan kesimpulannya enteng aja, bongkar, gitu kan, tapi bukan begitu solusinya apa ini biar jadi bagus. Kalau bongkar mah gampang aja, tapi kan mereka mau tinggal di mana,” tuturnya.

Ibrahim berharap pemerintah tidak mengambil langkah instan. “Seorang pemimpin jangan berpikiran pendek. Bongkar. Selesai urusan, tapi seharusnya gimana solusinya agar rumah ini jadi bagus,” katanya. (Agr)