Pakar Trisakti Dukung Kebijakan Bahlil Atur Kuota BBM Swasta, Demi Jaga Stabilitas Energi Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatur impor BBM badan usaha (BU) swasta mendapat dukungan dari pakar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah.

Ia menilai langkah tersebut tepat untuk menjaga kedaulatan energi nasional sekaligus melindungi konsumen.

“Ini bukan diskriminasi atau monopoli. Justru konsolidasi pasokan agar volume, kualitas, dan pembiayaan tetap terkendali di tingkat nasional. Dengan begitu, potensi inefisiensi dan disparitas harga bisa dihindari,” ujar Trubus dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).

Sumber :

• Antara

Trubus menilai desakan BU swasta agar pemerintah kembali membuka tambahan kuota impor tidak tepat. Pasalnya, kuota impor tahun ini sudah dinaikkan 10 persen dibanding 2024, bahkan realisasi sudah mencapai 110 persen.

Baca Juga

Jutaan Kendaraan Diperdiksi Lintas Wilayah Banten pada Arus Mudik Lebaran 2026, Pertamina Jamin Ketersediaan BBM

“Kalau stok habis sebelum akhir tahun, itu harusnya menjadi pelajaran penting bagi industri untuk memperbaiki perencanaan logistik, bukan sekadar meminta tambahan impor,” tegasnya.

Ia menekankan pemerintah wajib menyeimbangkan tiga kepentingan: menjaga harga BBM tetap stabil bagi konsumen, menciptakan persaingan sehat antara Pertamina dan BU swasta, serta memastikan ketahanan energi nasional tidak terlalu bergantung pada impor.

“Sektor energi yang merupakan urat nadi perekonomian jangan sampai dikendalikan oleh kekuatan pasar tanpa arah yang jelas. Kebijakan energi harus berorientasi jangka panjang, bukan reaktif terhadap tekanan pasar. Konsistensi pemerintah dalam tata kelola impor ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menghapus kuota diskriminatif, tapi tetap menjaga kepentingan nasional,” ujar Trubus.

Ia juga meminta pemerintah meningkatkan transparansi data pasokan BBM agar kebijakan tidak dipersepsikan sebagai proteksi terhadap BUMN.

“Pemerintah tidak sedang memusuhi swasta. Kebijakan ini justru menata pasar agar lebih sehat, transparan, dan efisien. Keterlibatan swasta tetap penting, tapi harus dalam koridor tata kelola nasional yang ketat,” katanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan BU swasta bisa mendapatkan tambahan kuota BBM jika berkolaborasi dengan Pertamina.

“Kalau mau minta lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, cabang-cabang industri ini. Kalau mau lebih, silakan berkolaborasi dengan Pertamina. Kenapa Pertamina? Pertamina itu representasi negara. Kita kan tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini semuanya diserahkan kepada teori pasar. Nanti ada apa-apa gimana?” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Rabu (17/9/2025).