Menkeu Purbaya Dapat Dukungan Benahi Penyelewengan Uang Negara saat Dugaan Kasus Korupsi Dana CSR BI Diusut KPK

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto resmi menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa jadi Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani.

Lantas dukungan datang dari dari Ketua Umum Baladhika Karya Soksi (BKS), Ferry Juan terkait program kerja Purbaya diantaranya membongkar dugaan penyelewengan keuangan negara yang diduga melibatkan sejumlah pihak.

Dukungan diberikan berupa membongkar dugaan kasus korupsi pengelolaan dana CSR Bank Indonesia (BI) yang tengah ditangani KPK.

Sumber :

• Istimewa

Pasalnya, dugaan kasus korupsi tersebut turut serta menyeret sejumlah anggota Komisi XI DPR RI.

Ferry Juan menilai adanya upaya menutupi pembongkaran kasus itu kala Purbaya tengah membahas isu substansial BI dipotong oleh Komisi XI DPR RI dalam kegiatan rapat bersama.

"Yang sangat mencolok adanya upaya untuk menutupi upaya membongkar dugaan konspirasi tersebut saat rapat dengan Komisi XI DPR. Ketua Komisi XI memotong pembicaraan Menkeu saat ia mencoba membahas isu substansial terkait BI," kata Ferry Juan kepada awak media, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

"Aksi itu menimbulkan pertanyaan, mengapa seorang Menteri Keuangan yang wajib menjaga integritas keuangan negara justru 'dibungkam' oleh lembaga legislatif yang semestinya mengawasi. Tindakan ini jelas menunjukkan adanya sesuatu yang ditutup-tutupi," sambungnya.

Ferry Juan menjelaskan sudah semestinya Komisi XI mendengarkan pemaparan Purbaya secara detail menyoal pengelolaan keuangan negara.

Ditambah, pihak KPK masih mendalami keterlibatan sejumlah anggota Komisi XI DPR RI dalam dugaan penyelewangan dana CSR BI.

"Baladhika Karya Soksi akan terus mendukung Menkeu dalam menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan. Karenanya, Baladika Karya Soksi meminta Menkeu jangan takut dalam menyuarakan kebenaran," katanya.

Selain itu, Ferry Juan juga meminta Purbaya untuk dapat fokus dalam menelusuri cadangan devisa dan operasi moneter. 

Sebab, kata dia lagi skala cadangan devisa yang besar membuka peluang transaksi off-balance sheet atau swap mencurigakan yang bisa merugikan negara.

"Digitalisasi dan sistem pembayaran. Proyek QRIS dan infrastruktur IT BI bernilai triliunan rawan mark-up atau kongkalikong vendor. Ditambah, pengawasan OJK. Kasus Jiwasraya, Asabri, Kresna Life, hingga pinjol ilegal menunjukkan lemahnya pengawasan," katanya.