Gojek Merah Putih Tegaskan Tak Ikut Aksi Demo Ojol di DPR hingga Istana Besok

Jakarta, tvOnenews.com - Keluarga Gojek Merah Putih menegaskan, bahwa tidak akan mengikuti aksi demontrasi yang dilakukan pengemudi ojek online (ojol) di Gedung DPR, Kementerian Perhubungan dan Istana pada Rabu (17/9).

Ketua KGMP Jabodetabek Sunaryanti menyarankan agar anggotanya tetap menyalakan aplikasi dan beroperasi seperti biasanya.

"Tidak, besok tidak akan ikut," katanya saat dihubungi, Selasa (16/9).

Sunaryanti mengaku bahwa tidak melarang para anggotanya untuk ikut aksi, namun ia memberikan pemahaman terlebih dahulu terkait dengan tuntutan-tuntutan yang dilayangkan pada aksi besok.

"Saya tidak memerintahkan mereka, tetapi saya memberi pengertian dari setiap bab-bab yang dikeluarkan oleh orang yang akan demo," ucapnya.

Ia juga menanggapi soal salah satu tuntutan para massa ojol yaitu potongan aplikator maksimal 10 persen.

Baca Juga

Kasus Oknum TNI Aniaya Ojol di Kembangan Diselesaikan secara Kekeluargaan

Sunaryanti menyebut bahwa potongan 10 persen merupakan hal mustahil. Pasalnya tidak mungkin aplikator ingin merugi.

"Menurut saya itu diluar nalar, mustahil lah kalau potongan menjadi 10 persen, karena setiap aplikator itu tidak mungkin mau rugi," ujarnya.

Diketahui, massa pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Garda Indonesia akan menggelar aksi pada Rabu (17/9).

Aksi tersebut rencananya akan digelar di tiga titik di Jakarta yakni depan DPR RI, Kementerian Perhubungan, dan Istana Negara.

"Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa akbar dimulai dari Kementerian Perhubungan lalu ke Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI," kata Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono melalui keterangan tertulis, Selasa (16/9).

Aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional ini meminta Presiden Prabowo mencopot jabatan Dudy Purwaghandi sebagai Menteri Perhubungan (Menhub).

Igun menilai dibawah kepemimpinan Dudy, Kemenhub banyak terjadi kemunuduran. Ia juga menyebut, pemerintah justru lebih condong ke aplikator dibandingkan dengan mitra.

"Menteri Perhubungan lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online bahkan perusahaan-perusahaan transportasi online berhasil membuat Menteri Perhubungan menjadi juru bicara para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi Rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek online," ujarnya.