Bali Diterjang Banjir Mematikan, Gubernur Koster Bekukan Izin Hotel Baru
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com – Bencana banjir bandang yang melanda Bali pekan lalu dan menewaskan sedikitnya 17 orang langsung memicu langkah tegas dari Gubernur Bali, I Wayan Koster. Ia resmi mengumumkan penghentian sementara penerbitan izin pembangunan hotel, restoran, dan proyek pariwisata baru, khususnya di lahan produktif seperti sawah.
Dalam konferensi pers di Denpasar, Koster menegaskan kebijakan itu diambil demi mencegah kerusakan lingkungan lebih parah sekaligus menjaga keseimbangan antara sektor pariwisata dan keberlanjutan ekologi Bali.
“Mulai 2025, tidak ada lagi izin alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan komersial. Saya sudah bicara dengan para bupati dan wali kota, dan setelah pemulihan banjir selesai, kami akan pastikan tidak ada hotel, restoran, atau proyek wisata baru yang dibangun di atas sawah,” ujar Koster.
Denpasar Paling Parah, 11 Orang Tewas
Banjir bandang yang dipicu curah hujan ekstrem melanda sejumlah wilayah di Bali. Denpasar menjadi daerah paling terdampak, dengan 11 korban jiwa dilaporkan meninggal. Selain itu, ratusan rumah warga, pasar tradisional, serta fasilitas umum mengalami kerusakan berat.
Lebih dari 1.100 orang terlibat dalam operasi pembersihan massal pada Minggu (14/9), termasuk warga, aparat TNI-Polri, Gubernur Koster, hingga Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Fokus utama pembersihan adalah Sungai Badung dan kawasan Pasar Badung-Kumbasari yang tertimbun sampah pascabanjir.
Menurut laporan Gubernur, sudah ada 84 ton sampah berhasil dikumpulkan, dan diperkirakan totalnya bisa mencapai 210 ton dalam beberapa hari ke depan. Seluruh sampah itu akan dipindahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung dalam waktu satu bulan.
Peringatan Serius bagi Bali
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menilai banjir kali ini menjadi alarm keras bagi Bali. Ia menegaskan percepatan alih fungsi lahan dan kerusakan hutan telah memperburuk daya tahan alam terhadap cuaca ekstrem.
“Sejak 2015, sekitar 400 hektare hutan di Bali hilang akibat proyek perumahan dan komersial. Kini hanya tersisa 1.500 hektare hutan. Dengan curah hujan ekstrem, dampaknya bisa fatal seperti yang kita lihat sekarang,” ujar Hanif.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat bersama Pemprov Bali akan menyusun rencana tata ruang baru yang dilengkapi kajian lingkungan strategis. Hal ini dilakukan agar pembangunan pariwisata tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem Bali.
Pariwisata vs Lingkungan
Bali selama ini menjadi magnet wisata dunia dengan jutaan turis mancanegara tiap tahun. Industri perhotelan, vila, dan restoran tumbuh pesat, menyumbang devisa besar sekaligus membuka lapangan kerja. Namun, di sisi lain, pembangunan tanpa kendali juga menggerus lahan pertanian, menekan ketersediaan air, hingga memperbesar risiko bencana.
Pengumuman penghentian izin baru oleh Gubernur Koster dipandang sebagai langkah berani untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Meski berpotensi menahan laju investasi pariwisata, kebijakan ini dinilai penting untuk mencegah tragedi serupa terulang.
Dukungan Warga dan Aktivis
Kebijakan Koster mendapat dukungan dari sejumlah aktivis lingkungan dan warga lokal. Mereka menilai Bali sudah jenuh dengan pembangunan hotel baru yang sering kali tidak memperhatikan daya dukung lingkungan.
“Yang dibutuhkan Bali saat ini adalah pembangunan yang ramah lingkungan, bukan lagi hotel-hotel baru di atas sawah. Kami mendukung langkah Gubernur,” ujar Made Wirawan, pegiat lingkungan di Denpasar.
Langkah ke Depan
Selain fokus pemulihan pascabanjir, pemerintah juga menyalurkan 350 paket bantuan untuk pedagang pasar dan warga terdampak. Proses evakuasi sampah dan lumpur masih terus dilakukan.
Banjir mematikan ini menjadi peringatan keras bahwa Bali tidak bisa terus mengorbankan lahan hijau demi investasi pariwisata. Keputusan Gubernur Koster membekukan izin hotel baru menjadi momentum penting bagi masa depan Pulau Dewata: antara menjaga alam atau membayar mahal dengan bencana. (nsp)
Load more