Setelah 7 Tahun, Akhirnya Kebumen Terlepas dari Predikat Kabupaten Termiskin di Jawa Tengah

Kebumen, tvOnenews.com – Angin segar datang untuk Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di daerah ini berhasil turun secara signifikan.

Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengumumkan penurunan tersebut saat berdialog dengan Gubernur Ahmad Luthfi di Pendopo Kabumian, Selasa 9 September 2025.

Menurut Bupati Lilis, pada tahun 2024, angka kemiskinan di Kebumen berada di angka 15,71%. Namun, berkat kerja keras dan dukungan semua pihak, angka tersebut berhasil turun menjadi 13,58% pada tahun 2025.

"Alhamdulillah, penurunannya mencapai 2,13%. Ini berkat dukungan semua pihak, dari Pak Gubernur, OPD, dan semua yang telah bekerja keras luar biasa," ungkap Bupati Lilis yang disambut tepuk tangan meriah.

Capaian ini menjadikan Kabupaten Kebumen tidak lagi menyandang predikat kabupaten termiskin.

Gubernur Ahmad Luthfi mengapresiasi keberhasilan Kebumen dalam menjaga situasi yang kondusif, yang menjadi modal penting untuk keberlanjutan berbagai program. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah di Jawa Tengah.

"Membangun Jawa Tengah tidak boleh secara parsial atau ego sektoral. Semua harus berkontribusi," ujar Gubernur.

Dalam dialognya, Gubernur Luthfi juga menyinggung beberapa isu strategis, seperti iklim investasi dan penanganan kemiskinan. Menurutnya, parameter kemiskinan tidak hanya dilihat dari bantuan sosial atau jumlah penduduk, melainkan harus berbasis data dengan indikator yang jelas.

Gubernur juga menyampaikan program provinsi terkait Rumah Layak Huni (RTLH). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki target pembangunan 17.000 rumah per tahun untuk seluruh kabupaten di Jawa Tengah.

"Biasanya yang menerima adalah mereka yang anaknya putus sekolah, tidak punya fasilitas MCK atau toilet, dan anaknya stunting," jelas Gubernur Luthfi.

Selain itu, Gubernur Luthfi juga mengingatkan pentingnya kesiapan daerah menghadapi kondisi darurat atau kontinjensi. Ia meminta setiap kabupaten untuk memiliki "blueprint wilayah kontinjensi" guna menjamin keamanan dan kelancaran investasi.

"Kalau sudah kerusuhan sosial, rugi besar. Investor takut yang akhirnya batal masuk ke Jawa Tengah," imbuhnya.

Ia juga menekankan pentingnya mengaktifkan kembali siskamling di tingkat RT/RW, sebuah arahan dari Menteri Dalam Negeri yang sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.