DPRD DKI Segera Temui Mendagri, Bahas Polemik Tunjangan Rumah Rp70 Juta

Jakarta, tvOnenews.com – Polemik tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp70 juta per bulan akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekretaris DPRD DKI, Augustinus, memastikan pimpinan dewan bakal melakukan audiensi bersama Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).

“Pak Ketua kita selaku anggota ADPSI mau audiensi ke Pak Menteri, bersama Ketua ADPSI,” ujar Augustinus di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Meski jadwal pertemuan dengan Mendagri belum ditentukan, Augustinus menegaskan isu tunjangan rumah tidak hanya menyangkut Jakarta. Menurutnya, aturan yang berlaku menyangkut seluruh DPRD provinsi di Indonesia.

Ia bahkan menepis anggapan bahwa DKI menjadi daerah dengan tunjangan rumah tertinggi.

“Yang tertinggi itu kan bukan di DKI, tertinggi itu pertama di Jawa Tengah. Nah, itu makanya mungkin dari asosiasi yang akan audiensi ke Pak Menteri untuk bagaimana selanjutnya untuk tunjangan perumahan seluruh DPRD se-Indonesia,” jelasnya.

Baca Juga

Gelar Evaluasi Nasional, BSKDN Kemendagri Sorot Penanganan Pengangguran hingga Pengendalian Inflasi yang Dilakukan Daerah

Soal wacana penurunan tunjangan yang ramai dibicarakan publik, Augustinus mengingatkan langkah itu tak bisa dilakukan sembarangan.

“Ya itu dia ya, tapi kan sebenarnya nggak bisa langsung serta merta. Harus ada peraturan yang mengikat juga biar nggak salah, karena selama ini tunjangan perumahan aturannya sudah ada,” tegasnya. (agr/iwh)