Kemenkumham Sahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025-2030, Megawati Tetap Jadi Ketua Umum

Jakarta, tvOnenews.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2025–2030.

Penyerahan surat keputusan (SK) tersebut digelar di kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis (11/9/2025), dihadiri langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Acara ini juga dihadiri Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo. Dari pihak PDIP, hadir Sekjen Hasto Kristiyanto bersama jajaran pengurus inti, di antaranya Andreas Hugo Pareira, Komarudin Watubun, Adian Yunus Yusak Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Dolfie OFP, dan Sri Rahayu.

Dua SK Resmi Diserahkan

Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi PDIP, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan bahwa ada dua SK penting yang diserahkan. Pertama, SK Nomor M.HH-1.AH.11.03 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART PDIP. Kedua, SK Nomor M.HH-13.AH.11.02 Tahun 2025 mengenai pengesahan struktur, komposisi, dan personalia DPP PDIP periode 2025–2030.

“Dengan diserahkan SK Menteri Hukum, kepengurusan DPP PDIP periode 2025–2030 sah secara hukum,” tegas Andreas.

Ia menambahkan, proses pendaftaran dilakukan secara online ke Ditjen AHU sekitar dua minggu lalu. Notaris yang ditunjuk PDIP juga menyerahkan berkas fisik. “Akhir pekan lalu, Dirjen AHU mengabarkan SK sudah ada dan hari ini resmi diserahkan,” katanya.

Salam Megawati untuk Pemerintah

Hasto Kristiyanto menyampaikan salam dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Menteri Hukum Supratman. Ia juga mengapresiasi layanan digital Kemenkumham yang mempercepat proses administrasi.

“Pak Sekjen berterima kasih atas pengesahan yang relatif cepat. Sistem online Kemenkumham sangat membantu,” ungkap Andreas.

Supratman membalas salam Megawati dan menegaskan kementeriannya berkomitmen memberikan pelayanan cepat, mudah, dan transparan.

Struktur Lengkap Pengurus DPP PDIP 2025–2030

Kongres VI PDIP di Bali pada awal Agustus lalu telah menetapkan Megawati Soekarnoputri kembali sebagai Ketua Umum. Dengan disahkannya SK ini, berikut adalah struktur lengkap DPP PDIP periode 2025–2030:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdulla

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

7. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly

10. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

11. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno

13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abdullah Azwar Anas

14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

16. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning

17. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris

18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Andreas Eddy Susetyo

20. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: MY Esti Wijayanti

22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi

23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo

24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati

25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga

27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Talapessy

28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira

29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mercy Barends