Kemenko HAM Imipas 'Tolak' Pembentukan Tim Investigasi Independen Kerusuhan Aksi Demonstrasi

Jakarta, tvOnenews.com - Publik menuntut adanya pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kerusuhan aksi demonstrasi pada Agustus 2025 lalu.

Kendati adanya desakan publik, Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko HAM Imipas), Yusril Ihza Mahendra menilai pembentukan tim investigasi independen tak diperlukan dalam pengusutan yang terjadi.

Sebab, ia menilai aparat penegak hukum telah menindaklanjuti aksi kekerasan selama rentetan unjuk rasa. Tindak lanjut tersebut dinilai sudah tepat untuk merespons aksi kekerasan yang muncul.

"Dapat memastikan bahwa sudah diambil satu langkah tegas terhadap mereka yang terlibat di dalam aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan beberapa waktu lalu," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.

Selain itu, Yusril mengatakan pembentukan tim investigasi independen itu akan memakan waktu. 

Sementara, pemerintah melalui tim penegak hukum telah menindaklanjuti rentetan aksi unjuk rasa. 

Baca Juga

Nasib RUU Pemilu Masih Menggantung, Yusril Sebut Pemerintah Tunggu DPR: Kalau Rampung, Kami akan Bahas

Karena itu, Yusril menilai pembentukan tim independen tidak diperlukan.

"Jadi, saya kira daripada menunggu lama pembentukan TGPF, saya kira lebih baik kita menggunakan aparat penegak hukum yang ada sekarang, lebih cepat bekerjanya daripada kita berlama-lama. Kecuali misalnya negara diam tidak berbuat apa-apa, baru dibentuk TGPF," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menko HAM Imipas Otto Hasibuan juga menilai tim investigasi independen belum urgensi untuk dibentuk. Pasalnya, aparat kepolisian telah bekerja dengan baik menangani aksi unjuk rasa.

"Sekarang ini kami belum melihat urgensinya karena Kepolisian kan telah bekerja dengan baik," kata Otto.

Meski demikian, ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil keputusan tersebut.

“Ya itu keputusan pak Presiden ya, karena memang harus dipertimbangkan ya apakah perlu dibentuk tim investigasi atau tidak. Tapi itu nanti akan menjadi suatu yang akan dibahas lain ya tentunya,” ujar Otto. (raa)

VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham