Respons Rentetan Aksi Demo, Jusuf Kalla Singgung Keadilan Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) turut mengomentari rentetan aksi demonstrasi yang terjadi beberapa waktu.

JK menilai aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat itu merupakan sinyal bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerja.

Ditambah, aksi itu pun dilakukan karena masyarakat menginginkan adanya perubahan sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan langsung mengarah terhadap kesejahteraan rakyat.

"Di demo itu perlu ada perubahan-perubahan. Perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat Perlu keadilan, perlu kesejahteraan. Intinya kan di situ," katanya, Kamis (11/9).

JK juga mengungkapkan, rentetan aksi itu pun untuk memberikan dorongan bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik serta melaksanakan tugas dengan seadil-adilnya.

"Dengan memberikan dorongan ke masyarakat bekerja dengan baik, bekerja dengan efektif. Para pengusaha bekerja, pemerintah juga melaksanakan dengan adil itu saja sebenarnya," ungkapnya.

Baca Juga

DPR Setuju Pemerintah Batalkan Sekolah Daring, Belajar Tatap Muka Disebut Lebih Efektif

Di sisi lain terkait dengan tuntutan 17+8 yang sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa hari lalu, JK berharap kumpulan aspirasi dari masyarakat itu dapat didengar langsung dan menjadi perhatian serius dari Presiden.

"Ya mudah-mudahan semuanya Pak Presiden sudah memberikan akan menjadi perhatian beliau," tandasnya.

Sekedar informasi, beberapa waktu lalu massa menggelar aksi demontrasi di depan gedung DPR/MPR, Jakarta.

Demo itu telah berlangsung sejak tanggal 25 Agustus. Namun nyatanya, demo pun masih terjadi hingga beberapa hari kedepan.

Aksi ini juga diwarnai dengan kericuhan yang mengakibatkan satu orang tewas dan bahkan beberapa massa melakukan aksi pembakaran sejumlah fasilitas umum.

Tak hanya fasum, kantor Polisi pun menjadi sasaran pembakaran massa kala salah seorang driver ojek online meregang nyawa akibat dilindas kendaraan taktis Brimob.

Seiring berjalannya waktu, aksi pun semakin mereda pada tanggal 31 Agustus. Sejumlah aktivia dan influecer turut menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang dirangkum dalam tuntutan 17+8.

Tuntutan itu telah diterima langsung oleh anggota DPR RI Andre Rosiade di depan gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR. (aha/raa)