Jabat Menko Polkam Ad Interim, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Langsung Gas Reorganisasi setelah BG Dicopot

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim pada Selasa (9/9/2025).

Mandat ini diberikan sehari setelah pencopotan Budi Gunawan alias BG dari kursi Menko Polkam.

Dengan rangkap jabatan itu, Sjafrie kini memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

Menhan Sjafrie mengaku dirinya baru menerima mandat tersebut hari ini dan langsung memulai tugas di Kemenko Polkam.

"Hari ini, hari pertama saya masuk Menko Polkam. Saya baru saja menerima penugasan sebagai Menko Polkam. Sifatnya ad interim, sementara," kata Sjafrie dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polkam.

Sjafrie Mau Langsung Gas Revitalisasi Organisasi

Tak banyak basa-basi, Sjafrie menegaskan akan langsung melakukan revitalisasi organisasi di Kemenko Polkam.

Ia menyebut bahwa hal ini merupakan tindak lanjut atas arahan langsung dari Presiden Prabowo.

"Arahan yang diberikan kepada saya adalah melanjutkan tugas pokok dari Menko Polkam (sebelumnya). Dan saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien dan efektif agar pekerjaan bisa berjalan lancar," ujar Sjafrie.

“Itulah kenapa saya datang ke sini untuk memberikan pengarahan. Arahan saya adalah revitalisasi organisasi di Kementerian Polkam,” tegasnya.

Terkait rangkap jabatan sebagai Menhan dan Menko Polkam ad interim, Sjafrie menegaskan bahwa peran deputi akan semakin ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas harian.

"Saya menggarisbawahi bahwa sekarang tugas dan fungsi para deputi, koordinator program, akan saya tingkatkan. Para deputilah yang akan menjalankan tugasnya sehari-hari, baik di dalam menjalankan tugas koordinasi dan juga menjalankan tugas sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga yang mempunyai hal-hal permasalahan yang bisa diselesaikan," jelasnya.

Lebih lanjut, Sjafrie juga membeberkan pentingnya penyelesaian masalah di level kementerian dan lembaga masing-masing.

Namun, bila diperlukan, Kemenko Polkam akan hadir sebagai penghubung dalam memastikan koordinasi lintas sektor tetap berjalan.

"Saya mengutamakan bahwa hal-hal yang menyangkut permasalahan kementerian dan lembaga sebaiknya diselesaikan di lingkungan kementerian dan lembaga."