Fraksi Demokrat Desak Pemprov DKI: Anggaran Rp21,48 Triliun Perluas Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan

Jakarta, tvOnenews.com - Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta menekankan agar alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBD 2026 benar-benar digunakan untuk pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan mutu layanan.

Dari total belanja daerah, sektor pendidikan mendapatkan porsi Rp21,48 triliun atau 24,98 persen. 

Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christyana Sari, mengingatkan Pemprov agar setiap rupiah diarahkan pada program yang berpihak pada kelompok rentan.

“Anggaran ini harus benar-benar berpihak pada mutu layanan, akses pendidikan yang inklusif, dan pemerataan kesempatan belajar, terutama bagi kelompok rentan dan keluarga berpenghasilan rendah,” ujar Desie dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin (9/9/2025).

Fraksi Demokrat–Perindo mengusulkan sejumlah langkah, mulai dari memperluas jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), membuka sekolah swasta gratis untuk keluarga miskin, hingga mempercepat program tebus ijazah bagi siswa tidak mampu.

Pembangunan sekolah inklusi dan fasilitas SLB juga diminta dipercepat, termasuk penambahan unit SMANU MHT. 

Di bidang sarana, fraksi mendorong pembangunan SMP negeri di 86 kelurahan yang belum memiliki sekolah menengah pertama serta pembangunan SMK negeri di kawasan padat penduduk seperti Cakung, Sukapura, Cengkareng, dan Kapuk.

Kesejahteraan guru juga menjadi perhatian. 

“Kami juga mendorong penetapan honor minimum guru sekolah swasta dan peningkatan honor guru PAUD,” kata Desie, seraya menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan mengingat baru 34 persen dari 95 ribu guru lulus uji kompetensi.

Pengawasan terhadap proyek infrastruktur pendidikan pun disorot. Fraksi Demokrat–Perindo meminta audit menyeluruh terhadap proyek rehabilitasi sekolah, termasuk pemberian sanksi dan blacklist bagi kontraktor yang lalai.

“Bangunan sekolah harus aman, berkualitas, dan berstandar tinggi,” tegasnya.

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi fokus. RAPBD 2026 mengalokasikan Rp12,44 triliun untuk kesehatan, naik dari Rp11,67 triliun pada P-APBD 2025.

Demokrat–Perindo mengapresiasi langkah Pemprov memperluas kepesertaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 3,5 juta jiwa menjadi 4,75 juta jiwa.

Namun, Desie menekankan perlunya percepatan revitalisasi rumah sakit daerah dan puskesmas.

“Peningkatan anggaran harus sejalan dengan efektivitas penggunaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Digitalisasi layanan kesehatan, penguatan SDM, hingga penyediaan fasilitas darurat menjadi kebutuhan mendesak,” tandasnya. (agr/muu)