Masyarakat Cemas Pembentukan Pam Swakarsa, Kapuspen TNI: Bukan Seperti yang Dulu

Jakarta, tvonenews.com - Mabes TNI angkat bicara terkait wacana keterlibatan masyarakat dalam pengamanan lingkungan melalui konsep Pasukan Pengamanan Masyarakat atau Pam Swakarsa.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan, istilah Pam Swakarsa saat ini tidak lagi sama dengan yang terjadi di masa lalu.

Hal itu disampaikan untuk menjawab kecemasan masyarakat atas dibentuknya kembali Pam Swakarsa sebagaimana dahulu justru pernah menimbulkan benturan publik.

“TNI melihat adanya kekhawatiran masyarakat terkait istilah Pam Swakarsa ini adalah hal yang wajar. Namun perlu dipahami, konteks Pam Swakarsa saat ini berbeda dengan masa lalu. Dulu, Pam Swakarsa dikaitkan dengan politis. Sedangkan sekarang, istilah Pam Swakarsa yang diaktivasi organisasi masyarakat seperti GM FKPPI lebih pada semangat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing,” kata Freddy, Jumat (5/9/2025).

Freddy menekankan, Pam Swakarsa bukanlah sebuah organisasi baru, melainkan wadah partisipasi masyarakat secara sukarela dan tetap mengacu pada aturan hukum.

TNI, kata Freddy, mendorong setiap kegiatan pengamanan yang dilakukan masyarakat agar berkoordinasi dengan aparat terkait.

“Tujuannya jelas, yaitu menciptakan keamanan dan kedamaian di lingkungannya masing-masing. Selama dilakukan secara tertib, terkoordinasi, dan tidak keluar dari ketentuan hukum, maka keterlibatan masyarakat ini justru positif,” ujarnya.

Freddy menjelaskan, TNI melalui Aster Panglima TNI memang mengajak organisasi kemasyarakatan, termasuk GM FKPPI, untuk ambil bagian dalam Pengamanan Masyarakat Swakarsa.

Bentuk kontribusi yang diharapkan mencakup kegiatan positif, seperti memberikan imbauan, mendukung ketertiban, melaksanakan patroli/ronda, hingga memperkuat persaudaraan antarwarga.

Namun, ia menegaskan partisipasi tersebut bukanlah bentuk pengganti peran aparat keamanan, melainkan sinergi untuk menciptakan suasana aman dan harmonis.

“Bukan perintah ya, sifatnya imbauan atau ajakan. Karena di beberapa daerah terbukti efektif. Setiap kegiatan yang melibatkan elemen masyarakat selalu berada dalam koordinasi dengan TNI, Polri, dan aparat terkait, sehingga tetap sesuai koridor hukum dan menjaga semangat persatuan bangsa,” tandas Freddy. (rpi/rpi)