Pengamat Desak Transparansi Anggaran Imbas Tunjangan Rumah DPRD DKI Jakarta Rp78,8 Juta: Masyarakat Sudah Trust Issue

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik tunjangan rumah bagi anggota DPRD DKI Jakarta yang nilainya mencapai Rp70,4 juta per bulan menuai sorotan tajam.

Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Peneliti Lab 45, Baginda Muda Bangsa, menilai kontroversi ini mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat.

“Menurut saya terkait isu tunjangan DPR dan DPRD, selain karena ada trust issue dari rakyat terhadap para legislator, disebabkan kinerja dan insensitivitas terhadap situasi ekonomi masyarakat, juga berkaitan dengan transparansi dan justifikasi penggunaan anggaran. Di tengah situasi ini, di mana masyarakat sudah kecewa dan marah, saya rasa DPRD harus mendengarkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi tvOnenews.com, Jumat (5/9/2025).

Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 yang diteken mantan Gubernur Anies Baswedan, setiap anggota DPRD DKI menerima Rp70,4 juta per bulan.

Sementara, pimpinan DPRD mengantongi lebih besar lagi, yakni Rp78,8 juta per bulan. Dana jumbo itu dibebankan langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Aturan tersebut juga menegaskan adanya mekanisme pengawasan. Sekretariat DPRD bertugas melakukan verifikasi pertanggungjawaban, sementara pengelolaan anggaran wajib mengikuti asas akuntabilitas.

Baca Juga

Nasib PPPK Jabar Aman? Dedi Mulyadi Diminta DPRD Rampingkan Dinas Besar-besaran Demi Cegah Pemborosan Anggaran

Namun, menurut Baginda, masyarakat seharusnya tidak hanya berhenti menyoroti soal tunjangan rumah semata, melainkan keseluruhan dana yang diterima legislator.

“Selain itu, menurut saya kita masyarakat jangan hanya berhenti meminta evaluasi tunjangan rumah para legislator, tapi juga seluruh dana yang mereka peroleh untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Harus ada pertanggungjawabannya yang jelas,” tegasnya.

Ia menambahkan, momentum protes publik atas tunjangan rumah bisa menjadi pintu masuk untuk menuntut transparansi yang lebih luas dari DPRD DKI.

“Momen ini menjadi gerbang pembuka yang baik untuk menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban kinerja mereka,” tandasnya. (agr/rpi)