Polda Metro Jaya Tahan 38 Tersangka Rusuh Demo DPR, dari Pelempar Molotov hingga Bakar Halte

Jakarta, tvonenews.com – Polda Metro Jaya menetapkan dan menahan 38 orang tersangka terkait aksi kerusuhan yang terjadi di sekitar Gedung DPR-MPR RI pada 25 dan 28 Agustus lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menegaskan, kelompok ini berbeda dari massa buruh dan mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa damai.

Ade Ary menuturkan bahwa aksi rusuh dilakukan oleh pihak lain yang datang ke lokasi demonstrasi tanpa menyampaikan aspirasi, melainkan langsung melakukan perusakan dan tindak kekerasan.

“Ada pihak lain yang datang ke depan dan belakang Gedung DPR-MPR RI, tidak menyampaikan pendapat, tapi langsung mengganggu ketertiban umum, merusak, melempari petugas, membakar kendaraan, masuk ke jalan tol, hingga melempari masyarakat yang beraktivitas di jalan tol. Itu berbeda dengan elemen buruh dan mahasiswa yang kami apresiasi karena tertib menyampaikan aspirasi,” jelas Ade Ary, Selasa (2/9/2025).

Polisi mencatat sejumlah tindak anarkis dalam kerusuhan itu, di antaranya:

• Melempar bom molotov, batu, dan bambu ke arah petugas.
• Melakukan perlawanan, menghalangi, serta menyerang aparat yang tengah bertugas.
• Melakukan kekerasan bersama-sama di muka umum terhadap Polsek Cipayung, Jakarta Timur.
• Merusak mobil seorang pejabat ASN yang sempat viral di media sosial.
• Membakar sepeda motor di gerbang Pancasila belakang Gedung DPR pada 25 Agustus.
• Melempar petasan ke arah petugas.
• Menghasut pelajar dan anak-anak untuk terlibat dalam aksi anarkis.
• Membakar halte Transjakarta di depan sebuah mal berinisial F di kawasan Sudirman.

“Fasilitas umum ikut dirusak. Ada motor dibakar, mobil dirusak, jalan tol ditutup, bahkan halte Transjakarta dibakar dengan bom molotov. Ini sangat kami sayangkan, karena mengganggu keselamatan masyarakat dan petugas,” ujar Ade Ary.

Pasal yang Disangkakan

Dari hasil pemeriksaan, para tersangka dikenakan sejumlah pasal, antara lain:
• Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman pidana hingga 6 tahun.
• Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama-sama di muka umum dengan ancaman 5 tahun 6 bulan.
• Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang dengan ancaman 2 tahun 8 bulan.
• Pasal 212, 214, 216, dan 218 KUHP terkait perlawanan terhadap petugas yang sedang bertugas.

Ade Ary menegaskan, penindakan dilakukan secara tegas namun tetap prosedural, sesuai arahan Kapolda Metro Jaya, Kapolri, dan Presiden.

"Sampai dengan hari ini, kami telah melakukan penahanan terhadap 38 tersangka. Penyidik masih mendalami dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bertambah,” katanya.

Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat agar penyampaian aspirasi dilakukan sesuai ketentuan hukum, dengan pemberitahuan resmi kepada kepolisian agar aparat bisa menyiapkan pengamanan.

“Kami imbau, bila ingin menyampaikan pendapat di muka umum, ikuti aturan. Harus ada pemberitahuan, komunikasi, kesepakatan soal jumlah peserta dan teknis pelaksanaan. Jangan sampai ada penyusup yang melakukan anarkis,” tutur Ade Ary.

Menurutnya, peristiwa demonstrasi damai oleh buruh dan mahasiswa harus dibedakan dengan aksi rusuh yang dilakukan kelompok tak bertanggung jawab.

"Pelaku anarkis datang bukan untuk menyampaikan aspirasi, tapi murni mengganggu ketertiban umum dan membahayakan keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Polisi memastikan pengusutan kasus kerusuhan ini masih berjalan.

"Masih kami kembangkan, tidak berhenti di 38 orang. Kami akan ungkap dan tangkap pelaku-pelaku lain yang terlibat,” tutup Ade Ary.

(rpi/nba)