Hikmahbudhi Ajak Semua Pihak Jaga Keutuhan-Kesatuan Bangsa

Demonstrasi yang disertai kekerasan, vandalisme, atau pelecehan terhadap pihak lain baik oleh pengunjuk rasa maupun aparat adalah pengingkaran terhadap dignitas humana. 

"Prinsip ahimsa atau tanpa kekerasan yang diusung oleh banyak tokoh dunia menjadi inspirasi bahwa perlawanan yang paling powerful justru yang beradab dan bermartabat," tuturnya. 

Menanggapi situasi nasional beberapa hari terakhir yang diwarnai dengan gelombang demonstrasi, Hikmahbudhi percaya bahwa respons intelektual dan akademik harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata dan transformatif. 

Melampaui sekadar pernyataan sikap, Hikmahbudhi memilih untuk melaksanakan Doa Bersama untuk Negeri sebagai bentuk penyikapan yang paling esensial dan sesuai dengan jati diri kami sebagai organisasi mahasiswa Buddhis. 

"Aksi ini bukanlah bentuk escapism atau pengabaian terhadap persoalan struktural. Sebaliknya, ini adalah langkah strategis untuk menanamkan dimensi spiritualitas dan humanisme dalam ruang publik yang sering kali hanya dipenuhi oleh narasi-narasi politik yang keras dan polarisasi," ungkap Candra 

Hikmahbudhi mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum muda, untuk turut serta dalam semangat yang sama. Mari kita lengkapi perjuangan intelektual, doa dan kontemplasi. 

Kepada para pemangku kebijakan, pihaknya ingatkan bahwa doa ribuan anak muda untuk negeri ini adalah suara yang tidak boleh diabaikan. 

"Dengarkanlah aspirasi yang disampaikan dengan damai, dan jawablah dengan kebijakan yang adil dan memanusiakan.Kami percaya bahwa perubahan menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera membutuhkan tidak hanya kecerdasan akal budi, tetapi juga kedalaman hati dan spiritualitas. Doa adalah karya kita yang pertama dan paling utama, sekaligus fondasi bagi segala karya nyata kita selanjutnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Hikmahbudhi menyampaikan turut berduka cita kepada pejuang keadilan Affan Kurniawan dan pejuang-pejuang yang gugur lainya. 

Hikmahbudhi menegaskan untuk mengawal dan memastikan transparansi kebijakan terkait pencabutan tunjangan DPR RI serta meminta untuk meninjau ulang kebijakan yang disuarakan oleh rakyat. 

Hikmahbudhi juga mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk segera melakukan evaluasi kepada anggota DPR yang bermasalah.

"Mendukung penyampaian aspirasi secara damai dan menjauhkan tindakan apa pun yang mengarah pada pengerusakan fasilitas umum, penjarahan dan tindakan anarkisme lainya," kata Candra.