Sinergi TNI-Polri Diperkuat, Penanganan Aksi Anarkis Dipastikan Terukur dan Profesional

Jakarta, tvOnenews.com – Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa seluruh langkah dalam menghadapi situasi terkini dijalankan secara terukur, profesional, dan sesuai aturan hukum, dengan memperkuat sinergi bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kadiv Humas Polri, Irjen. Pol. Sandi Nugroho menyampaikan bahwa arahan Presiden kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI menekankan pentingnya langkah tegas menghadapi aksi-aksi anarkis di berbagai wilayah. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh tindakan aparat tetap berada dalam koridor hukum.

“Seluruh langkah yang dilakukan Polri dan TNI di lapangan bersifat terukur, profesional, dan sesuai dengan kewenangan serta peraturan yang berlaku. Kami pastikan penanganan dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya, Sabtu (30/8/2025).

Fokus pada SOP dan Objek Vital

Polri memastikan penanganan situasi mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) dengan prioritas utama melindungi keselamatan masyarakat, personel TNI-Polri, markas komando, asrama, dan objek vital nasional.

Irjen. Sandi menegaskan, setiap jajaran dari Polda hingga Polsek sudah diinstruksikan untuk mempersiapkan data, strategi, personel, serta sarana prasarana secara matang agar langkah di lapangan tetap disiplin, proporsional, dan profesional.

Baca Juga

Presiden Anugerahi Kapolri, SPPG Polri Disebut Layak Jadi Percontohan

Sinergi Jadi Kunci Pemulihan Keamanan

Kerja sama erat TNI dan Polri diyakini menjadi kunci dalam pemulihan keamanan nasional. “Kami sudah menginstruksikan seluruh jajaran agar menindaklanjuti arahan Kapolri secara serius dan terukur. Sinergi TNI-Polri akan terus diperkuat untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga,” tegas Irjen. Sandi.

Ajakan Menjaga Kondusivitas

Selain itu, Polri mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mendukung upaya TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan. Kebebasan menyampaikan pendapat tetap dihormati, namun harus dilakukan sesuai aturan hukum agar tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum.

“Kami menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, tetapi pelaksanaannya harus sesuai hukum. Mari bersama-sama menjaga ketertiban dan mendukung upaya TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan,” tutupnya. (nsp)