Gelar Bimtek, Sekjen Golkar Pastikan Kader Paham Arah Kepemimpinan Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Golkar akan menggelar kegiatan Upgrading dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2025.

Acara yang akan berlangsung dalam tiga gelombang di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, pada pertengahan September 2025.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan upgrading dan bimtek ini tidak hanya sekedar kegiatan rutin, tetapi langkah strategis partai untuk memperkuat kapasitas kader di legislatif daerah.

“Upgrading dan bimbingan teknis ini bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi merupakan langkah strategis Partai Golkar untuk memperkuat kapasitas kader di legislatif daerah,” kata dia di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (29/8/2025).

Sumber :

• Syifa Aulia/tvOnenews.com

Baca Juga

Kunjungan Presiden Prabowo ke AS Bawa Nilai Strategis bagi Indonesia

Sarmuji juga ingin memastikan para legislator Golkar paham arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Kami ingin seluruh anggota DPRD dari Partai Golkar memahami dengan baik arah dan prioritas pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya.

Dia menekankan, anggota DPRD adalah ujung tombak yang bersentuhan dengan rakyat secara langsung.

Maka itu, peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman politik menjadi keharusan agar program kerja pemerintahan pusat bisa berjalan serentak dan tepat sasaran.

“Program kerja pemerintahan pusat harus mendapatkan dukungan penuh dari daerah. Anggota DPRD adalah penghubung utama antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah,” lanjutnya.

Sarmuji juga menyoroti protes di berbagai daerah akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mulai dari Pati, Bone, Cirebon, Jombang, hingga Banyuwangi.

“Gelombang demonstrasi terkait kenaikan PBB-P2 harus menjadi pelajaran penting bagi para kepala daerah dan anggota DPRD. Kebijakan fiskal yang langsung bersentuhan dengan rakyat menuntut sensitivitas tinggi dan kreativitas solusi,” tegasnya.

Dia menambahkan, upgrading ini akan menjadi ruang pembelajaran agar anggota DPRD Golkar lebih peka dan mampu memberi masukan konstruktif dalam pengambilan kebijakan.

Tak hanya itu, Golkar juga menyoroti pemerintah yang berencana menurunkan TKD hingga 24,7 persen pada 2026. Menurut Sarmuji, anggota DPRD harus siap mengantisipasi dampak kebijakan ini.