Senayan Bergejolak! DPR Dibayangi Duka, Puan Maharani Tuntut Keadilan untuk Affan Kurniawan

Jakarta, tvOnenews.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas saat aksi demonstrasi pada 28 Agustus lalu. Tragedi ini mengguncang publik dan menambah sorotan terhadap penanganan aksi unjuk rasa di ibu kota.

“Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan. Semoga amal ibadahnya diterima, dan keluarga diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini,” ujar Puan dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Puan juga menegaskan komitmen DPR untuk mengawal proses hukum hingga tuntas. Ia meminta Kapolri dan seluruh jajaran agar melakukan penyelidikan secara transparan atas kejadian yang merenggut nyawa Affan.

“Kami akan terus mengawal sampai penyelidikan selesai. Kami juga menyampaikan keprihatinan atas kekerasan yang dirasakan para demonstran saat menyampaikan aspirasinya,” tegas Puan.

Janji DPR: Dengarkan Rakyat, Buka Ruang Komunikasi

Puan mengakui bahwa DPR belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan rakyat. Ia pun menyampaikan permohonan maaf dan berkomitmen agar tragedi serupa tidak terulang.

Baca Juga

TNI Klaim Tak Pernah Mundur dari Zona Bencana, DPR Minta Rehabilitasi Sumatera Dipercepat

“DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Kami berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi yang sehat, dalam semangat gotong royong membangun bangsa dan negara,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Puan menekankan pentingnya mawas diri, kerja keras, serta doa bersama agar insiden memilukan ini tidak pernah terjadi lagi.

“Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua,” tutupnya.

Gelombang Demonstrasi dan Sorotan Publik

Meninggalnya Affan Kurniawan terjadi di tengah gelombang demonstrasi yang memanas dalam sepekan terakhir. Insiden ini memicu simpati luas dari masyarakat sekaligus kritik tajam terhadap aparat. 

DPR RI kini berada di bawah tekanan publik untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. (nsp)