DPR RI Sorot Isu IMEI Ilegal yang Manfaatkan Data Pribadi Turis Asing

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menyorot dugaan praktik aktivasi IMEI ilegal dengan memanfaatkan data pribadi turis asing. 

Ia menilai hal ini merupakan isu yang sangat serius dan menyangkut integritas sistem telekomunikasi nasional serta perlindungan data pribadi. 

"Jika benar terjadi, maka ini bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan indikasi adanya kejahatan terstruktur yang melibatkan penyalahgunaan data dan potensi pelanggaran hukum," ujar Dave, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Dave mengatakan bahwa pihaknya mendesak klarifikasi resmi dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), PT Indosat Tbk, dan PT Hutchison 3 Indonesia. 

Menurutnya pihaknya akan memanggil seluruh stakeholder terkait untuk menjelaskan mekanisme pengumpulan dan pemanfaatan data turis saat pembelian SIM card, serta memastikan tidak ada celah yang memfasilitasi aktivasi perangkat hasil penyelundupan.

Dave menambahkan jika dugaan ini terbukti, maka praktik tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan pelanggaran hukum, mulai dari Undang-Undang Telekomunikasi hingga UU Perlindungan Data Pribadi. 

Baca Juga

Bawa Aspirasi, Komisi IV DPR RI Terima Usulan Legislator PDIP

"Komisi I DPR RI akan mendorong penegakan hukum yang tegas, termasuk sanksi administratif, denda, dan proses pidana terhadap oknum atau institusi yang terlibat," tuturnya.

Dave menuturkan dugaan praktik aktivasi IMEI ilegal tersebut adalah momentum yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat sistem registrasi IMEI dan registrasi prabayar, serta mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. 

"Dengan landasan hukum yang kokoh, kita dapat menutup celah penyalahgunaan data sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dan investor pada ekosistem digital Indonesia," kata Dave.

Dave menegaskan bahwa Komisi I DPR tidak akan mentolerir praktik yang merugikan negara, masyarakat, maupun reputasi sektor digital Indonesia.

"Komisi I DPR RI akan terus mengawal proses investigasi secara transparan dan akuntabel. Pemerintah dan operator seluler harus bekerja sama memastikan setiap ponsel yang beredar di pasar, wisatawan maupun warga lokal mematuhi regulasi, tidak dimanfaatkan untuk memperkuat jaringan penyelundupan, dan sepenuhnya melindungi data pribadi pemiliknya," pungkasnya. (raa)