Mencuat, Isi Petisi Pati Bergerak: Makzulkan Bupati Pati Sudewo

Jakarta, tvOnenews.com - Mencuat, isi petisi 'Pati Bergerak' secara online yang beredar luas di masyarakat melalui platform change.org.

Petisi ini digagas oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri "Pati Bergerak", sebagai bentuk tekanan terhadap DPRD agar mengawal proses Pansus hingga tuntas dan transparan.

Berdasarkan pantauan awak media, per hari Kamis (21/8/2025) pukul 15.00 WIB, petisi berjudul “Kawal Pansus DPRD! Rakyat Pati Desak Pemakzulan Bupati Sampai Tuntas” telah ditandatangani oleh 415 orang.

Isi petisi tersebut merupakan bentuk kritik keras terhadap kepemimpinan Bupati Pati Sudewo, yang dinilai arogan, otoriter, dan sering mengintimidasi pihak yang berseberangan dengannya.

“Pansus jangan jadi sandiwara politik. Kami ingin ada keberanian DPRD untuk benar-benar menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati. Kalau terbukti, pemakzulan harus jalan sesuai aturan,” ujar Inisiator Petisi Pati Bergerak, Em Sastroatmodjo.

Dalam petisi tersebut berisikan bahwa masyarakat juga menyuarakan kekecewaan atas sejumlah kebijakan kontroversial, seperti kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen melalui Perbup Nomor 17 Tahun 2025 yang telah dibatalkan.

Namun, masyarakat menilai, kebijakan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan secara etis dan politis.

“Bupati Sudewo sering kali membuat pernyataan kepada masyarakat yang terkesan menantang, bahkan mengintimidasi. Dia tidak segan melakukan segala cara untuk menyingkirkan siapa saja yang tidak sepakat dengan kebijakannya," tegas Sastroatmodjo, yang juga Koordinator Masyarakat Cluwak Bergerak.

"Mulai dari mutasi pegawai bahkan pemecatan tanpa alasan yang jelas. Bupati Sudewo juga selalu menggunakan cara otoriter untuk menekan semua instansi di bawah pemerintahannya,” tambahnya.

Isi Lengkap Petisi Pati Bergerak

Masalah:

Tanggal 13 Agustus 2025 menjadi saksi bahwa masyarakat Pati tidak mau memiliki Bupati yang arogan dalam kata dan kebijakan. 

Bupati Sudewo sering kali membuat pernyataan kepada masyarakat yang terkesan menantang dan bahkan mengintimidasi. 

Ia tidak segan melakukan segala cara untuk menyingkirkan siapa saja yang tidak sepakat dengan kebijakannya. 

Mulai dari mutasi pegawai bahkan sampai pemecatan tanpa alasan yg jelas. 

Bupati sudewo juga selalu menggunakan cara otoriter untuk menekan semua instansi di bawah pemerintahannya. 

Melihat model Bupati seperti itu, kami masyarakat memiliki.

Tuntutan:

1. DPRD membuka akses informasi Pansus kepada publik.

2. DPRD memastikan Pansus tidak berhenti di tengah jalan, tapi ditindaklanjuti ke mekanisme pemakzulan sesuai UU.

3. DPRD berpihak pada aspirasi rakyat Pati, bukan kepentingan elite politik.

Isi Petisi:

Kami, masyarakat Pati, mendesak dan mendukung penuh langkah DPRD Kabupaten Pati yang telah membentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo. 

Namun, kami juga menegaskan:

1. Pansus jangan hanya jadi formalitas, tapi harus bekerja serius, transparan, dan berpihak pada rakyat.

2. Hasil penyelidikan Pansus wajib ditindaklanjuti ke mekanisme hukum dan politik yang berlaku, tanpa kompromi.

3. DPRD harus memastikan seluruh proses pemakzulan berjalan sesuai aturan, agar marwah demokrasi dan kedaulatan rakyat tetap terjaga.

Kami menolak segala bentuk permainan politik yang melemahkan perjuangan rakyat. 

Pemakzulan ini bukan sekadar soal kursi kekuasaan, tapi soal martabat masyarakat Pati.

Bersama, kita kawal Pansus hingga akhir! 

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa! (aag)