Temu Teknis RSO 2025, Asosiasi Sorot Peningkatan Keamanan Maritim Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran Kementerian Perhubungan (KPLP Kemenhub) sukses menggelar kegiatan Temu Teknis RSO se-Indonesia yang berlangsung pada 20-21 Agustus 2025 di Jakarta.

Kegiatan tersebut juga diinisiasikan dengn Asosiasi Recognized Security Organization Indonesia (Asosiasi RSO Indonesia).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para direktur dan tenaga ahli dari 22 RSO yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk mendukung penerapan sistem manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan sesuai ISPS Code.

Direktur KPLP Kemenhub, Hendri Ginting mengatakan pentingnya peningkatan mutu dan kualitas RSO melalui penguatan fungsi dan pelaksanaan tugasnya.

Hal itu ditengarai akan berdampak terhadap penyusunan SSA/PFSA, penyusunan SSP/PFSP, serta pelatihan berbasis IMO Model Course. 

"Temu Teknis ini merupakan forum strategis untuk menjalin komunikasi dua arah antara RSO dan Direktorat KPLP sebagai Designated Authority (DA), khususnya dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi berbagai potensi ancaman keamanan maritim," ungkap Hendri kepada awak media, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Sementara itu, Ketua Asosiasi RSO Indonesia, Anang Wibowo mengatakan pembentukan asosiasi ini bukan hanya sekedar sebagai forum koordinasi belaka.

Pihaknya menekankan pembentukan asosiasi juga sebagai representasi profesionalisme dan tanggungjawab bersama dalam menjawab dinamika keamanan maritim yang semakin kompleks. 

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh RSO memiliki standar operasional yang sejalan, tidak hanya dengan regulasi nasional, tetapi juga dengan praktik internasional terbaik,” katanya.

Anang menuturkan kehadiran asosiasi juga terbilang penting mengingat berperan sebagai mitra kritis pemerintah.

Sebab, kata Anang, pemerintah dapat menerima berbagai masukan dari asosiasi untuk dapat merumuskan kebijakan yang ada.

“Kami siap menjadi penghubung antara kebutuhan praktis di pelabuhan dan kebijakan strategis di tingkat nasional. Harapannya, kolaborasi ini dapat memberikan nilai tambah nyata bagi keamanan pelayaran dan perlindungan infrastruktur maritim Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Asosiasi RSO Indonesia, Marcellus Hakeng Jayawibawa menjelaskan pembentukan asosiasi sebagai langkah penting dalam membangun komunitas profesional yang saling mendukung. 

Ia menekankan asosiasi akan memprioritaskan penyusunan pedoman teknis terpadu, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan, dan mendorong penerapan teknologi dalam sistem keamanan pelabuhan dan kapal.

"Kami percaya bahwa kolaborasi antarlembaga RSO dan komunikasi terbuka dengan pemerintah akan memperkuat ekosistem keamanan pelayaran nasional. Asosiasi ini akan menjadi ruang strategis bagi seluruh RSO untuk bertukar praktik terbaik, menyuarakan kebutuhan di lapangan, serta berkontribusi aktif terhadap kebijakan keamanan maritim Indonesia," kata Hakeng.

"Kami ingin menjadi mitra kritis sekaligus solutif bagi pemerintah, bukan sekadar pelaksana, tapi juga kontributor aktif dalam desain kebijakan nasional," sambungnya. (raa)