Industri Gas Bumi Hadapi Tantangan, Pemerintah Diminta Segara Tetapkan Langkah Realisasi Ketahanan Energi Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap saat ini ketahanan energi nasional di sektor gas bumi tengah menghadapi tantangan.

Agus menuturkan permasalahan utama yang dialami berupa mahalan gas industri di Indonesia.

Karenanya, pemerintah akan mengupayakan opsi membuka keran impor gas guna menentaskan permasalahan yang ada.

Agus memastikan proses impor tersebut tidak langsung serta merta akan dilakukan, melainkan bakal lebih dulu berkomunikasi dengan beberapa kementerian dan lembaga lainnya.

"Ketika bersama presiden, itu sudah disampaikan catatan keputusan, apabila dianggap suplai gas nasional nggak mencukupi baik kualitas dan harga ngga sesuai dengan regulasi. Maka seharusnya HKI atau industri bisa diberikan fleksibilitas yakni mendapat sumber gas lain termasuk dari luar negeri, dengan catatan suplai gas nasional terbatas," kata Agus dikutip pada Rabu (20/8/2025).

Merespons hal tersebut, Pakar Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Tumiran mengatakan sumber pasokan gas pipa dari sejumlah blok migas tua di wilayah Indonesia bagian Barat telah menciptakan kekhawatiran baru dari para pengguna terutama para pelaku industri. 

Ia menilai tanpa jaminan pasokan gas yang memadai dalam jangka panjang dapat mengancam keberlangsungan bisnis industri itu. 

Terlebih, dampak yang mengkhawatirkan berupa ribuan karyawan bisa terkena dampak buruknya.

"Kalau pasokan gas nggak terjamin dan dia kolaps karena tidak produksi, itu segmen pasar dia bisa hilang. Nah segmen pasar hilang, untuk mengembalikan kepercayaan pasar akan sangat sulit. Tapi yang lebih positif kan orang-orang itu potensi kehilangan lapangan kerja kan terhindarkan. Nah itu harus dijaga, kepentingan sosial ekonomi harus dijaga,” ungkap Tumiran, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Tumiran menjelaskan industri gas bumi memiliki peran strategis dalam pertumbuhan perekonomian nasional.

Namun, pergeseran sumber gas domestik dari wilayah Indonesia bagian Barat dengan dominasi gas pipa ke wilayah Indonesia bagian Timur yang memproduksi Liquefied Natural Gas (LNG) membuat pasokan gas menjadi lebih menantang. 

Selain harganya lebih tinggi, sebagian produksi LNG Indonesia sudah memiliki kontrak dengan pembeli di luar negeri atau di ekspor.   

”Kalau memang dari gas dalam negeri itu sudah dialokasikan untuk ekspor seperti dari Tangguh, Bontang, dan lainnya memang sebagian sudah didedikasikan kontrak, ya sudah buka saja pasar impor. Jangan malu,” katanya.

Di sisi lain, Tumiran mendukung adanya langkah pemerintah dalam menopang keberlangsungan ketahanan energi nasional berupa impor gas.

Menurutnya langkah itu dinilai tepat dalam menjaga potensi kelangkaan dalam situasi saat ini.

”Enggak bisa katakan cukup kalau memang kurang. Jadi itu harus diatasi. Keran impor dibuka saja lah, saya kira nggak masalah,” katanya.

Tumiran menjelaskan ekosistem pemanfaatan gas bumi di Indonesia sebenarnya sudah semakin maju.

Pembangunan infrastruktur gas bumi yang secara masif dilakukan terutama oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sehingga turut mendorong lebih banyak industri, UMKM hingga rumah tangga beralih menggunakan gas bumi. 

Sayangnya, melonjaknya permintaan gas bumi oleh pelanggan dan dukungan infrastruktur yang terus meluas tidak sejalan dengan pasokan gas di hulu yang justru semakin menurun.

"Masalahnya PGN saja sekarang kan kesulitan untuk mendapatkan pasokannya kan? Jika pasokan gas tidak bisa dipenuhi, untuk sementara waktu pemerintah bisa membuka peluang impor LNG,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Indonesia Rubber Glove Manufactures Association (IRGMA), Rudy Ramadhan mengungkap kondisi industri di area Tangerang mengalami penurunan tekanan gas.

Sejumlah pabrik mematikan kiln atau pemanas bersuhu tinggi sehingga produksi terhenti.

"Kalau sudah berhenti setop produksi, maka akan ada perumahan tenaga kerja," khawatirnya. (raa)