10 Program Prabowo yang Banyak Dikeluhkan Rakyat, Puan Maharani: Harapan Rakyat Jelas!

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani membeberkan sepuluh kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan banyak menuai keluhan publik.

10 program itu mencakup isu pemblokiran rekening oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Puan dalam Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Puan menegaskan, DPR memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“DPR RI memberikan perhatian yang besar terkait permasalahan yang menjadi perhatian rakyat,” ujar Puan di hadapan peserta sidang.

Ia merinci, sepuluh kebijakan Prabowo yang menjadi sorotan publik meliputi:

1. Penanganan dan penyelesaian masalah pemblokiran rekening dormant oleh PPATK.

2. Rencana penertiban kawasan dan tanah terlantar oleh negara.

3. Pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

4. Evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

5. Tata kelola pemberian tunjangan jabatan fungsional tertentu di kementerian/lembaga maupun daerah.

6. Rencana perubahan pola penyaluran bantuan sosial dari seumur hidup menjadi lima tahun.

7. Perlindungan data pribadi warga negara dalam kesepakatan tarif dagang.

8. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan gratis SD dan SMP.

9. Sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).

10. Pelaksanaan royalti hak cipta lagu.

Menurut Puan, daftar tersebut menggambarkan masih banyak aspirasi rakyat yang disampaikan langsung kepada DPR.

Keluhan itu datang melalui mekanisme pemilihan, pengaduan di daerah, hingga forum-forum resmi DPR.

“Harapan rakyat jelas, yaitu agar setiap masalah yang mereka hadapi mendapat perhatian dan dapat segera terselesaikan melalui kebijakan negara yang responsif,” ujar Puan.

Sepanjang satu tahun terakhir, DPR mencatat menerima 5.642 laporan dan pengaduan dari masyarakat.

Jika dirata-ratakan, jumlahnya setara 15–16 laporan setiap hari. Puan menegaskan, seluruh aduan itu telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR dan direkomendasikan kepada pemerintah untuk diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Puan menegaskan pernyataannya mengenai pentingnya respons cepat pemerintah terhadap setiap keluhan rakyat, demi memastikan kebijakan negara benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

"Tindak lanjut rekomendasi tersebut bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen konstitusional dalam hubungan kemitraan kekuasaan yang sejajar antara lembaga legislatif dan eksekutif," tegasnya. (rpi)