DPRD DKI Usul Setiap RT Punya 2 APAR, Bentuk Lini Pertahanan Pertama Cegah Kebakaran

Jakarta, tvOnenews.com – Sekretaris Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mendorong penguatan upaya pencegahan kebakaran melalui penyediaan dua unit alat pemadam api ringan (APAR) di setiap rukun tetangga (RT) di Jakarta.

“Langkah ini membentuk lini pertahanan pertama di tingkat komunitas, memungkinkan pemadaman awal sebelum api membesar, sekaligus mendorong edukasi dan latihan keselamatan warga,” kata Mujiyono saat dihubungi tvOnenews.com, Kamis (14/8/2025).

Ia menjelaskan, pemenuhan kebutuhan hidran mandiri di wilayah rawan sulit akses, pembangunan pos, penambahan personel, penyediaan alat pelindung diri (APD), pelatihan kompetensi, perlengkapan penyelamatan, distribusi APAR, dan perlengkapan operasional memerlukan anggaran tambahan yang sangat besar.

Mengingat keterbatasan fiskal, realisasinya harus dilakukan bertahap dengan prioritas pada wilayah rawan sesuai peta kerawanan kebakaran.

“Pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan penyelamatan adalah investasi yang jauh lebih murah dibanding penanganan pasca bencana. Karena itu, percepatan pembangunan hidran mandiri, penambahan pos, penguatan formasi ASN operasional, peningkatan kompetensi personel, pengadaan perlengkapan penyelamatan, dan distribusi APAR di tingkat RT akan terus menjadi perjuangan Komisi A demi keselamatan warga Jakarta,” tegasnya.

Sebagai informasi, anggaran Rp1,59 triliun yang dialokasikan untuk Dinas Gulkarmat dalam pembahasan KUA-PPAS 2026 hanya setara sekitar 1,6 persen dari total APBD DKI Jakarta sebesar Rp95,3 triliun.

Baca Juga

Antisipasi Kebakaran, Damkar Usul Pemprov Jakarta Sediakan APAR di Tingkat RT

Jakarta hanya memiliki 40 hidran mandiri yang ditempatkan di kawasan padat penduduk dan lokasi yang sulit dijangkau armada pemadam. Keterbatasan ini membuat banyak wilayah rawan kebakaran belum memiliki sumber air pemadaman cepat di titik terdekat.

Selain itu, dari total 267 kelurahan, pos pemadam aktif baru ada di 170 kelurahan, sehingga masih terdapat 97 kelurahan tanpa pos sendiri. (agr/ree)