Program MBG Capai 15 Juta Penerima Manfaat, Perputaran Dana Tembus Rp28 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden RI, Prabowo Subianto, memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk membahas percepatan program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Hingga kini, penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” ujar Dadan kepada awak media usai rapat.

SPPG tersebut menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan luas dari TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI (Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha daerah. Selain yang sudah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.

“Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 sampai Rp2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra,” jelasnya.

Dadan menambahkan, anggaran APBN untuk MBG sejauh ini terserap Rp8,2 triliun yang difokuskan pada intervensi gizi, sementara pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai mitra.

Implementasi MBG juga mendorong sektor usaha, di mana banyak restoran, kafe, dan hotel mengubah fungsi dapurnya untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.

“Kalau satu restoran biasanya melayani mungkin sekitar 500 dikunjungi oleh para pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi dan tidak ada satupun yang parkir di restoran tersebut. Jadi makanan dikirim ke sekolah atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita,” ungkapnya.

Hingga kini terdapat 17 ribu calon SPPG yang tengah diverifikasi dengan kecepatan 200–300 verifikasi per hari. Dadan memastikan pihaknya memperketat standar operasional prosedur (SOP) untuk menjamin kualitas makanan.

“Kami tingkatkan SOP-nya, termasuk mulai memilih bahan baku yang baik, memendekkan waktu masak, memendekkan waktu penyiapan, memendekkan waktu pengiriman. Termasuk juga di dalam pengiriman ke sekolah dan makanan tidak terlalu lama disimpan di sekolah agar waktunya lebih pendek dari 4 jam,” pungkasnya. (agr/aag)