Kemenkum Resmikan Layanan AHU di MPP Jabotabek

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) meresmikan Layanan Administrasi Hukum Umum di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Cilenggang, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Direktur Jenderal AHU Widodo mengatakan hadirnya Layanan AHU di MPP Kota Tangsel ini merupakan langkah yang tepat karena masyarakat tidak lagi perlu mecari-cari keberadaan layangan tersebut.

Hanya perlu mendatangi MPP dan bisa dengan mudah mendapatkan layanan.

"Masyarakat tidak perlu lagi mengakses layanan dari jauh atau bertanya-tanya ke mana harus pergi. Mereka cukup datang ke satu tempat, dilayani dengan baik, dan pulang dengan kepastian. Inilah wajah pelayanan hukum yang kita cita-citakan sederhana, pasti, cepat, dan transparan," kata Widodo, Rabu (6/8/2025).

Dia menjelaskan Ditjen AHU mengelola ragam layanan yang sangat kompleks dari pelayanan hukum badan usaha termasuk perseroan perorangan, legalisasi apostille, jaminan fidusia, kewarganegaraan dan pewarganegaraan, hingga pengelolaan harta peninggalan, semuanya menyentuh aspek-aspek penting kehidupan masyarakat.

Untuk itu, sambung dia, transformasi digital menjadi keharusan untuk memastikan layanan ini berjalan dengan efektif. 

Namun tidak boleh dilupakan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, pendampingan dan kehadiran langsung. 

"Karena itu, kehadiran Layanan AHU di MPP adalah jawaban. Layanan pada MPP ini bukan sekadar ruang administrasi semata, tetapi jembatan antara teknologi dan kemanusiaan," jelasnya.

Widodo mengungkapkan kehadiran Layanan AHU di MPP Kota Tangsel merupakan wujud adanya Kerjasama pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkum melalui Ditjen AHU dan Pemerintah Daerah Banteh melalui Pemerintah Kota Tangsel. 

Tanpa adanya Kerjasama stakeholder antara pusat dan daerah layanan ini mungkin saja tidak bisa terwujud.

"Inilah bentuk sinergi yang ideal antara pusat dan daerah, antara instansi vertikal dan otoritas lokal, demi satu tujuan yakni pelayanan publik yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat," ungkapnya.

Lebih jauh, Widodo mennyampaikan kehadiran Layanan AHU di MPP ini merupakan bagian program peningkatan pelayanan publik yang prima sebagaimana amanat dari Presiden RI, Prabowo Subianto dan komitmen Kemenkum dalam mendorong birokrasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.