DPRD NTB Desak Gubernur Audit Investigasi PT GNE, BUMD Tak Setor Dividen Sejak Lama

Mataram, tvOnenews.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Gubernur Lalu Muhamad Iqbal untuk melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gerbang NTB Emas (GNE). Desakan ini muncul karena PT GNE kembali tidak menyetor dividen ke kas daerah pada tahun 2024.

Anggota Banggar DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menyampaikan bahwa dari empat BUMD milik Pemerintah Provinsi NTB, hanya PT GNE yang nihil dividen. Sementara BUMD lainnya seperti Bank NTB Syariah menyetor Rp79,26 miliar, Jamkrida Rp1,61 miliar, dan BPR NTB Rp9,72 miliar.

"Kami menyoroti kinerja PT GNE yang secara keuangan tidak sehat dan belum pernah menyumbang dividen selama beberapa tahun terakhir," ujar Sudirsah di Mataram, Minggu (3/8/2025).

Ia menyebutkan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap berbagai persoalan dalam tubuh PT GNE, mulai dari kelemahan tata kelola, ketidaksesuaian laporan keuangan, hingga belanja operasional yang tidak efisien.

Menanggapi hal itu, Banggar DPRD merekomendasikan agar Gubernur melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap PT GNE. Audit ini mencakup evaluasi kinerja, kemungkinan reposisi manajemen, serta penyusunan peta jalan transformasi bisnis yang berorientasi pada pelayanan publik dan profitabilitas.

"BUMD non-keuangan seperti PT GNE harus diaudit secara independen. Bila ditemukan kerugian atau inefisiensi, pemerintah perlu mempertimbangkan restrukturisasi bahkan likuidasi," tegasnya.

Selain audit, Banggar juga mendorong penerapan kontrak kinerja dan sanksi finansial bagi seluruh BUMD yang tidak mampu menyetor dividen secara rasional. Sudirsah menyarankan diversifikasi investasi agar tidak hanya bergantung pada BUMD sektor keuangan.

"Pemprov perlu fokus pada sektor riil strategis seperti pangan, energi, dan logistik, dengan penyertaan modal yang selektif," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan BUMD. Menurutnya, laporan keuangan tahunan BUMD wajib dipublikasikan, dan fungsi pengawasan oleh dewan pengawas, Pemprov, serta DPRD harus diaktifkan kembali untuk menjamin akuntabilitas.

"Selain dividen, sumber pendapatan daerah dari bunga deposito, penjualan, dan penyewaan aset juga harus dioptimalkan," pungkasnya. (ant/nsp)