Dukung Pemerintahan Prabowo, DPP GEMURA Ajak Mahasiswa Bangun Narasi Indonesia Cerah

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Muda Nurani Rakyat (DPP GEMURA) menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia tidak boleh digiring dengan narasi ketakutan yang tidak utuh membaca realitas.

Bagi mereka yang lebih dibutuhkan saat ini adalah semangat kolaboratif, bukan cemas yang destruktif.

Plt. Ketua Umum, Nizar Chaeroni, menilai bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi. Namun, ia mengingatkan pentingnya membaca situasi dengan jernih, adil, dan proporsional.

"Kami menghormati semangat kritis adik-adik mahasiswa. Namun narasi ‘Indonesia Cemas’ justru menafikan capaian-capaian besar bangsa dalam beberapa tahun terakhir. Kita tidak sedang berada dalam kegelapan, justru di ambang fajar baru. Indonesia sedang menuju fase Indonesia Cerah," ujar Nizar dalam keterangannya pada Rabu (30/7/2025).

Nizar menilai bahwa sebagian tuntutan mahasiswa masih bersifat spekulatif, menyederhanakan kompleksitas kebijakan, dan kurang memberikan ruang terhadap proses transisi yang tengah dijalankan secara bertahap oleh pemerintah terpilih.

“Kritik terhadap UU TNI, pembangunan batalion, maupun isu sejarah harus diletakkan dalam konteks geopolitik dan keamanan nasional yang lebih luas. Pemerintah tidak anti-kritik, tapi kita butuh kritik yang membangun, bukan asumsi-asumsi penuh kecurigaan yang dapat memecah kepercayaan publik,” tegasnya.

Dia juga mengajak semua pihak mendukung kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia sedang menyusun arah baru pembangunan nasional yang berfokus pada kedaulatan pangan, pertahanan rakyat semesta, serta pemerataan ekonomi melalui hilirisasi industri dan keberpihakan pada desa.

“Pak Prabowo datang bukan dengan janji-janji kosong. Beliau datang dengan legacy, dengan pengalaman panjang di militer dan politik, serta visi kebangsaan yang tegas dan menyatukan. Pemerintah hari ini tidak sedang anti-rakyat, justru tengah menyusun fondasi untuk memastikan bahwa rakyat menjadi subjek utama pembangunan,” je;as Nizar.

Menanggapi isu LGBT dan dwifungsi jabatan yang diangkat mahasiswa, ia menyatakan pentingnya membedakan antara nilai ideologis bangsa dengan keberagaman praktik sosial. Pemerintah tetap menjunjung Pancasila dan norma sosial Indonesia yang berakar pada budaya ketimuran, tanpa perlu jatuh dalam retorika polarisasi.