Pengamat: Dugaan Mentan soal Pengoplosan Beras Bulog Terbukti

Jakarta, tvOnenews.com – Pakar pangan dari Universitas Andalas (Unand), Muhamad Makky, menyatakan bahwa dugaan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengenai pengoplosan beras telah terbukti.

Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggerebek sebuah distributor beras oplosan di Jalan Mulyorejo, Kota Pekanbaru pada Sabtu (26/7/2025), menyita 9 ton beras oplosan menjadi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dan beras premium.

Saat ini Polisi telah menangkap seorang tersangka berinisial R. Makky mengecam praktik ini sebagai pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

“Kejadian ini telah meresahkan masyarakat sekaligus mencederai rasa keadilan karena bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya pada Sabtu (26/7/2025).

Ia mendukung langkah tegas pemerintah melalui sinergi Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Mabes Polri dalam menindak kecurangan tersebut.

“Saya setuju dan sependapat dengan pemikiran Bapak Menteri (Amran Sulaiman) bahwa perilaku pengoplosan beras seolah SPHP, yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan uang rakyat, tidak sesuai dengan etika, UU, dan hukum NKRI. Para pelaku telah merugikan masyarakat tidak hanya di lokasi oplos tapi juga secara luas di seluruh daerah,” tegas Makky.

Ia menambahkan pelaku harus dihukum berat untuk memberikan efek jera.

“Saya sangat menyayangkan kejadian yang dilakukan oknum pengoplos ini yang lebih mementingkan kepentingan ekonomi atau keuntungan pribadi dan golongannya dibandingkan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Makky menjelaskan keaslian beras SPHP dapat diverifikasi melalui metode ilmiah.

“Pertama, sampel beras bisa dibawa ke laboratorium untuk uji DNA guna mengetahui asal-usul dan tempat tanamnya. Kedua, beras Bulog memiliki umur simpan lebih lama dibandingkan beras gilingan swasta. Beras premium juga memiliki SNI dengan jumlah beras tidak utuh, seperti pecah, retak, patah, atau memutih, tidak lebih dari 15 persen,” ungkapnya.

Ia menegaskan beras SPHP disiapkan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

“Beras SPHP Bulog ini untuk membantu masyarakat dengan kualitas lebih terbuka dibandingkan tengkulak. Kami sangat mendukung program pemerintah yang ingin mensejahterakan masyarakat dan petani Indonesia,” ujarnya.