Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia dan Aktivis Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Papan Tulis Interaktif

Jakarta, tvOnenews.com - Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Kalimantan Tengah bersama Aktivis Kalteng menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kejati Kalteng). 

Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam atas sikap pasif dan pembiaran Kejati terhadap laporan dugaan korupsi pengadaan papan tulis interaktif di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.

"Laporan yang kami sampaikan secara sah melalui jalur hukum tidak digubris. Tidak ada tindakan tegas, tidak ada proses hukum terbuka, bahkan tidak ada penjelasan kepada publik. Lebih buruk lagi, saat kami hadir menyuarakan kebenaran di depan kantor Kejati, Kepala Kejaksaan Tinggi memilih bersembunyi dan tidak menemui massa aksi," kata Afan safrian Ketua Wilayah SEMMI Kalteng, kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

Meski laporan resmi telah disampaikan, hingga kini tidak ada langkah konkret dari Kejati. Lebih parah lagi, Kepala Kejaksaan Tinggi enggan menemui massa aksi, seolah menutup mata dan telinga terhadap aspirasi publik.

“Kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap Kepala Kejati Kalteng. Ia telah gagal menjalankan tugas, membiarkan laporan korupsi mengendap tanpa penjelasan, tanpa proses hukum terbuka, dan memilih bungkam saat rakyat datang menuntut keadilan,” tegas Afan.

SEMMI dan Aktivis Kalteng menilai sikap Kejati sebagai bentuk kelalaian institusional dan pengkhianatan terhadap semangat pemberantasan korupsi. Mereka mendesak Jaksa Agung Republik Indonesia untuk segera mencopot Kepala Kejati Kalteng. 

Baca Juga

Tim NUSANTARA dan Hydroship Tampil di Kompetisi Robotika Bawah Laut ASEAN

"Negara butuh penegak hukum yang peka, bukan yang tuli dan bisu terhadap kejahatan anggaran,” ungkap Afan. 

Aksi ini menandai sikap tegas generasi muda Kalimantan Tengah yang tidak akan diam melihat pembiaran terhadap korupsi. Kejaksaan seharusnya berdiri di garis depan penegakan hukum, bukan menjadi benteng impunitas bagi pelaku korupsi. (ebs)