Angka Kemiskinan Turun 23,85 Juta Orang, Mensesneg: Pemerintah Tak Bisa Sendiri Entaskan Kemiskinan

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat penurunan angka kemiskinan nasional pada Maret 2025.

Meski mengapresiasi capaian tersebut, ia menegaskan pemerintah tak bisa bekerja sendiri dalam mengentaskan kemiskinan, apalagi yang masuk kategori ekstrem.

“Ya, terima kasih berkenaan dengan turunnya angka kemiskinan yang hari ini sudah disampaikan BPS, tentunya ini suatu yang menggembirakan kalau didekati dari sisi turunnya angka kemiskinan tersebut,” kata Prasetyo di Press Room Istana, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

“Tapi sesungguhnya kami pemerintah masih terus ingin bekerja keras supaya target untuk kecil-kecilnya, saudara-saudara kita itu yang masih tertinggal di garis kemiskinan ekstrem,” sambungnya.

Ia menekankan, mengentaskan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama seluruh unsur masyarakat.

“Ini juga perlu kami sampaikan bahwa ini kerja keras kita bersama-sama seluruh unsur, tidak hanya pemerintah termasuk masyarakat. Karena mengentaskan kemiskinan tidak bisa hanya menjadi domain pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga

Mensesneg Yakin IHSG Bangkit, Pemerintah Siapkan Reformasi Pasar Modal

“Pemerintah menyiapkan berbagai strategi, menyiapkan regulasi, itu pasti. Tapi sesungguhnya dalam hal mengentaskan kemiskinan, pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Di situ teman-teman dunia usaha berperan penting, kemudian masyarakat berperan penting, edukasi berperan penting,” lanjut dia.

Prasetyo menyoroti pentingnya perubahan pola pikir generasi muda agar tidak hanya terpaku mencari kerja, melainkan berani menciptakan lapangan kerja.

“Karena bagaimanapun kita menyadari kita harus mendorong sebanyak-banyaknya warga negara kita untuk menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Ini juga pekerjaan rumah yang tidak mudah, karena mengubah mindset, cara berpikir bahwa kita itu ingin mencari lapangan pekerjaan, ini harus mulai kita juga geser,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen dalam lima tahun ke depan.

“Alhamdulillah di kuartal ini terjadi penurunan, meskipun kami berkomitmen dalam lima tahun masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kita ingin betul-betul menghilangkan sebisa mungkin sampai mencapai 0 persen, untuk tidak ada lagi saudara kita berada di garis kemiskinan ekstrem,” tegasnya.

Namun demikian, ia menyadari bahwa ada kelompok masyarakat tertentu yang memang harus terus ditopang oleh negara.

“Tetapi perlu juga saya berikan penjelasan bahwa ada sebagian juga warga negara kita yang memang mau tidak mau ini peran negara atau peran pemerintah itu harus menopang, misalnya kepada saudara-saudara kita yang sudah lanjut usia, kemudian yang hidup sendiri, kemudian yang secara fisik sudah tidak memungkinkan untuk bekerja secara mandiri untuk bisa mendapatkan penghasilan, ini tentunya harus ditopang oleh negara,” jelas Prasetyo.

Sebelumnya, BPS mengumumkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 23,85 juta orang atau 8,47 persen dari total populasi. Angka ini turun 0,2 juta orang dan 0,1 persen poin dibandingkan September 2024.

“Pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,85 juta orang atau turun 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024. Dari persentasenya, penduduk miskin terhadap total populasi mencapai 8,47 persen, turun 0,1 persen poin,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono.

Tren penurunan ini konsisten sejak Maret 2023, setelah sebelumnya sempat meningkat sebesar 0,03 persen poin pada periode September 2022 hingga Maret 2023. (agr/nsp)