Bongkar Skandal Beras Oplosan, Pemerintah Hapus Kelas Premium dan Medium

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah berencana menghapus kategori beras premium dan medium buntut polemik beras oplosan yang belakangan menghebohkan publik.

Langkah ini diambil untuk menutup celah manipulasi kualitas beras yang diduga marak dilakukan sejumlah produsen besar.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, ke depan hanya akan ada dua jenis beras yang beredar di pasaran: beras umum dan beras khusus.

“Nah melihat pengalaman itu maka beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, tidak lagi medium dan premium. Ya beras ada beras, ada satu lagi namanya beras khusus. Jadi cuma ada dua,” kata Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).

Zulkifli menjelaskan, selama ini perbedaan antara beras premium dan medium hanya terletak pada standar teknis seperti tingkat patahan butir beras. Namun dalam praktiknya, kualitasnya hampir tidak berbeda dan kerap disalahgunakan oleh oknum.

“Melihat perkembangan temuan-temuan tadi dari Jampidsus, Bareskrim, Pak Mentan, Satgas, itu beras itu ya beras. Cuma kadang-kadang beli beras bisa saja dikasih kantongnya bermacam-macam, bisa pesan merek ini, bisa pesan merek ini, tapi berasnya sama saja,” ujar Zulkifli.

Langkah ini muncul di tengah pengusutan kasus dugaan beras oplosan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri.

Brigjen Helfi Assegaf mengungkap ada lima merek beras premium yang sedang diperiksa setelah hasil uji laboratorium mengindikasikan ketidaksesuaian isi dan label.

“Terhadap 5 merek sampel beras premium, yaitu Sania, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, Setra Pulen, dan Jelita,” kata Helfi dalam konferensi pers, Kamis (24/7/2025).

Kelima merek tersebut diproduksi oleh tiga entitas, yakni PT PIM untuk Sania, PT FS untuk varian Setra Ramos, dan Toko SY untuk Jelita.

Pengusutan ini bermula dari inspeksi mendadak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menemukan 212 merek mencurigakan dari 10 provinsi. Temuan itu langsung dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Dengan penghapusan kelas beras, pemerintah berharap tak ada lagi ruang bagi praktik curang dalam distribusi komoditas pangan strategis ini. (agr/ree)