Kata Nasdem Soal Pemindahan Ibu Kota: Wapres Harus Mulai Berkegiatan di IKN

Jakarta, tvOnenews.com - Partai Nasional Demokrat atau NasDem bersuara terkait kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa hal tersebut bisa direalisasikan mulai dari Wapres yang mulai berkantor dan menempati gedung yang sudah terbangun di Kalimantan Timur tersebut.

Tidak hanya itu, Saan Mustopa juga meminta pemerintah untuk segera menerbitkan Keputusan Presiden soal pengalihan ibu kota ke IKN. Lantara saat ini, pembangunan IKN sudah menghabiskan anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.

"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun," kata Saan di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (18/7/2025). 

Tidak hanya Wakil Presiden, Saan juga meminta beberapa pihak berkepentingan yang lain juga untuk mulai beraktivitas di IKN seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 

"Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Baca Juga

Kunjungi IKN, MPR RI Optimistis Roda Pemerintahan Berjalan 2028

Saan menyebut IKN merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek pemindahan ibu kota negara ini dinilai penting untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan yang selama ini terpusat di Pulau Jawa.

IKN diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa yang mampu memberi daya dorong bagi pembangunan regional di Indonesia bagian timur.

Anggaran IKN Sudah Capai Rp147 Triliun

Dalam tahap pertama pembangunan yang berlangsung sejak 2020 hingga 2024, pemerintah telah mengalokasikan Rp89 triliun dari APBN untuk pembangunan infrastruktur dasar dan gedung-gedung perkantoran lembaga negara, termasuk kawasan eksekutif.

Selain itu, sektor swasta dan BUMN turut ambil bagian dengan nilai investasi non-APBN mencapai Rp58,41 triliun. Investasi ini mencakup proyek-proyek properti, energi, dan konektivitas kawasan.

Memasuki tahap kedua, pemerintah memproyeksikan kebutuhan anggaran sebesar Rp48,8 triliun, yang akan difokuskan untuk penyelesaian infrastruktur jalan dan fasilitas perkantoran tambahan.