Tom Lembong Jalani Sidang Vonis Hari Ini, Istri dan Simpatisan Padati PN Jakpus

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menjalani sidang vonis tindak pidana korupsi proyek impor gula, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

Berdasarkan pantauan tvOnenews.com, terdakwa Tom Lembong masuk ke dalam ruang sidang Muhammad Hatta Ali PN Jakpus sekitar pukul 13.47 WIB.

Telihat Tom Lembong mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih dengan celana berwarna hitam. Kemudian para simpatisan menyambut Tom Lembong dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Selanjutnya Tom Lembong melemparkan senyuman sambil menyapa dengan mengatupkan tangannya. Dalam ruang sidang juga terlihat sang istri, Fransisca yang mengenakan baju berwarna putih.

Kemudian Tom Lembong langsung duduk di depan kursi terdakwa untuk menunggu sidang dimulai.

Terkait hal ini, Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Andi Saputra mengatakan bahwa agenda sidang terdakwa Tom Lembong yakni putusan.

Baca Juga

Soroti Kasus Gus Yaqut, Pakar Hukum Sebut KPK Keliru Gunakan Pasal dalam Kasus Kuota Haji 2024

“Perkara Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Agenda putusan,” jelas Andi, kepada wartawan, Jumat (18/7/2025).

Untuk diketahui, Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (4/7/2025). 

Jaksa menyatakan bahwa Tom terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus impor gula.

Selain pidana badan, jaksa juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 750 juta kepada Tom Lembong. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Jaksa menyatakan bahwa Tom Lembong melanggar Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. (ars/raa)