Banjir Jakarta Makin Parah, PSI Pertanyakan Efektivitas Anggaran Rp4,3 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPRD Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran jumbo Rp4,3 triliun yang dialokasikan Pemprov DKI dalam APBD 2025 untuk program pengendalian banjir.

Hal ini dikarenakan derasnya hujan kembali melumpuhkan sejumlah wilayah di Jakarta.

“Dalam APBD TA 2025, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran sebanyak kurang lebih Rp4,3 Triliun. Itu merupakan angka yang besar dan tidak bisa dianggap remeh,” ujar Bun, dalam keterangan tertulis, Rabu (9/7/2025).

Bun menilai, besarnya anggaran semestinya dibarengi dengan perbaikan signifikan dalam penanganan banjir. Namun, realitasnya Jakarta kembali tergenang setiap kali hujan deras mengguyur.

“Karena angkanya sudah besar, maka tidak salah kalau warga berharap Pemprov DKI dapat menangani permasalahan banjir dengan baik. Akan tetapi, nyatanya banjir kerap terjadi setiap kali turun hujan besar dari waktu ke waktu,” tegasnya.

Menurutnya, warga Jakarta patut bertanya apakah anggaran tersebut sudah digunakan secara efektif. Apalagi, banjir terus terjadi sejak awal tahun.

Baca Juga

Festival Ikan Bandeng Ternyata Punya Makna Filosofis Bagi Orang Betawi, Ini Kata Budayawan

“Jakarta tak henti-hentinya ditenggelamkan oleh banjir, terutama ketika terjadi hujan yang intensif. Ini memunculkan pertanyaan apakah pengalokasian anggarannya sudah tepat, atau sebenarnya pemakaiannya yang masih kurang optimal dalam mengatasi dan menanggulangi banjir,” katanya.

Bun juga menyoroti pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai 10 dari 600 unit pompa yang rusak dan terbakar saat banjir terjadi pada 7 Juli 2025.

“Kondisi riil di lapangan hanya membuat kita semakin bertanya-tanya. Barusan, Mas Pram sendiri mengungkapkan bahwa 10 dari 600 unit pompa terbakar. Dalam penjelasannya, hal itu dikarenakan pompa-pompa tersebut tidak bisa menahan debit air yang tinggi,” lanjutnya.

“Pertanyaannya, bagaimana mungkin ini terjadi, apakah tidak dilakukan perawatan memadai atau bahkan antisipasi dengan cara menambah jumlah pompa dan meningkatkan tenaganya untuk menghadapi debit air yang tinggi.”

Ia turut menyinggung anggaran operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir sebesar Rp704 miliar yang telah dialokasikan Pemprov. Bun mendesak agar penggunaannya dievaluasi secara serius.

“Pemprov telah menganggarkan sekitar Rp704 Miliar untuk memelihara dan mengoperasikan stasiun-stasiun pompa banjir. Lantas, bagaimana penggunaannya sampai-sampai masih ada pompa air yang harusnya berfungsi saat banjir malah terbakar,” katanya.