KKP dan SEAFDEC Bersinergi Tangani Polusi Mikroplastik Demi Keberlanjutan Perikanan ASEAN

Jakarta, tvOnenews.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bersama Southeast Asian Fisheries Development Center/Inland Fishery Resources Development and Management Department (SEAFDEC/IFRDMD) memperkuat sinergi regional dalam menghadapi ancaman polusi mikroplastik yang kian serius di laut dan perairan tawar.

Kerja sama ini ditegaskan dalam Workshop Mitigasi dan Kebijakan Strategis Mengatasi Polusi Mikroplastik untuk perikanan laut dan air tawar se-Asia Tenggara yang berlangsung di Jakarta, 2–3 Juli 2025.

Acara tersebut juga mendapat dukungan dari Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) dan diikuti sekitar 40 peserta dari negara-negara Asia Tenggara serta Jepang.

"Polusi mikroplastik adalah tantangan lintas batas yang butuh aksi kolaboratif segera. Ini ancaman nyata terhadap keberlanjutan perikanan dan ekosistem," ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KKP, I Nyoman Radiarta, dalam keterangan resmi, Sabtu (6/7).

Radiarta menjelaskan bahwa KKP menaruh perhatian besar terhadap isu ini melalui pendekatan kebijakan yang menyeluruh, mulai dari kampanye Bulan Cinta Laut hingga pengelolaan limbah di pelabuhan perikanan, serta penanganan alat tangkap ikan hilang (ADLFG).

"Kesadaran global atas polusi plastik laut meningkat, tapi kita juga harus beri perhatian serius pada sistem perairan tawar, yang menopang perikanan darat dan komunitas lokal," imbuhnya.

Baca Juga

KKP Hentikan Sementara Reklamasi Ilegal PT Harap Panjang di Pulau Lingga Kepri

Workshop ini menjadi forum tukar pengalaman, merumuskan kebijakan ke depan, dan membangun solusi lintas negara serta lintas sektor dalam mengurangi mikroplastik di perairan.

Wakil Sekjen SEAFDEC Koichi Tahara berharap forum ini menghasilkan mekanisme pemantauan bersama dan rekomendasi kebijakan nyata yang dapat langsung diterapkan negara-negara anggota.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa mikroplastik adalah ancaman serius terhadap populasi perikanan dan berpotensi menggagalkan upaya menuju ekonomi biru yang berkeadilan dan berkelanjutan. (ant/nsp)