12 Pelaku TPPO Pekerja Migran Ilegal Ditangkap, 18 Orang Masih Diburu

Jakarta, tvOnenews.com - Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menggagalkan pengiriman calon pekerja migran Indonesia (CPMI) non-prosedural atau ilegal. Mereka hendak dikirim ke negara Qatar hingga Kamboja.

Berdasarkan pengungkapan kasus dari Maret-Juli 2025, sebanyak 19 CPMI ilegal berhasil dicegah.

Kapolresta Bandara Soetta Kombes Ronald Sipayung mengatakan, mereka hendak pergi ke negara Qatar, Kamboja, Dubai, Yunani hingga Abu Dhabi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga hingga scammer.

"Pekerjaan yang dijanjikan scamming, asisten rumah tangga dan bekerja di kebun. Yang akan berangkat ke negara Kamboja untuk bekerja secara non-prosedural sebagai scamming," kata Ronald, Kamis (3/7/2025).

Total sebanyak 12 orang tersangka sudah ditangkap polisi. Mereka yang ditangkap yakni laki-laki berinisial SY (44), AB (38), F (35), AP (30), MA (26), S (30), AH (44) dan M (51). Kemudian perempuan inisial NU (28), EM (38), dan H (51).

"12 orang tersangka diamankan," ujarnya.

Mereka mengiming-imingi para korban gaji puluhan juta untuk bekerja di luar negeri. Mereka juga menggunakan visa turis untuk mengelabui petugas.

"Menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dengan iming-iming gaji berkisar Rp16.000.000-Rp 30.000.000 per bulan. Mereka menggunakan dokumen izin cuti atau visa turis saat diberangkatkan dengan maksud untuk mengelabuhi petugas di Bandara Soekarno-Hatta saat diberangkatkan," jelasnya.

Belum diketahui sudah berapa kali para tersangka mengirimkan CPMI ilegal ke luar negeri. Namun mereka mengaku mendapatkan keuntungan jutaan dari aksinya tersebut.

"Para tersangka mendapatkan keuntungan uang yaitu dengan memberangkatkan CPMI non-prosedural sebesar Rp4.000.000-Rp7.000.000 dari setiap CPMI non-prosedural yang berhasil berangkat," jelasnya.

Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Polisi juga masih memburu 16 orang tersangka lainnya yang diduga terlibat.

"16 tersangka lainnya yang terdiri dari 8 laki-laki, dan 8 perempuan, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)," pungkasnya. (rpi/muu)