Bareskrim Polri: Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Palsu Jokowi Ditunda Jadi 9 Juli

Jakarta, tvOnenews.com - Bareskrim Polri menunda pelaksanaan gelar perkara khusus terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tanggal 9 Juli 2025.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menjelaskan, penundaan ini dilakukan lantaran adanya permohonan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang mengajukan surat untuk melibatkan sejumlah nama dalam proses gelar perkara tersebut.

Trunoyudo menerangkan bahwa TPUA awalnya mengajukan surat permohonan gelar perkara khusus pada 30 Juni 2025 lalu. Menurutnya, hal ini sudah berdasarkan Peraturan Bareskrim Nomor 1 Tahun 2022.

“Jadi, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mengajukan surat pendumas pada tanggal 30 Juni perihal undangan gelar perkara khusus," ucap Trunoyudo, Kamis (3/7/2025).

Kemudian, surat tersebut telah ditindaklanjuti. Sedianya, gelar perkara tersebut akan digelar pada hari ini, Kamis (3/7/2025). 

Namun, pada 2 Juli 2025, TPUA kembali mengajukan surat permohonan untuk menunda pelaksanaan gelar perkara khusus tersebut.

Baca Juga

Lempar Bola Panas, Jokowi Sebut Revisi UU KPK 2019 Inisiatif DPR, Gus Falah: Itu Cuci Tangan

Dalam surat yang baru diajukan, TPUA meminta pelibatan sejumlah pihak, seperti Komnas HAM, DPR RI, Roy Suryo, dan Dokter Rismon Hasiholan, dalam proses gelar perkara.

Mereka juga memohon penjadwalan ulang hingga mendapat kepastian atas kehadiran nama-nama yang diajukan.

Oleh karenanya, gelar perkara khusus menjadi ditunda pada 9 Juli atas permintaan pihak pendumas, dalam hal ini TPUA. 

“Karena ada surat terbaru dari pendumas (TPUA) pada 2 Juli, TPUA meminta kehadiran beberapa nama yang diajukan. Maka, tindak lanjutnya adalah mengundang nama-nama tersebut untuk dilibatkan dalam gelar perkara khusus, dan pelaksanaannya diralat menjadi tanggal 9 Juli 2025,” jelas Trunoyudo.

Penundaan ini dilakukan untuk memastikan kehadiran pihak-pihak yang diminta oleh TPUA. Sehingga proses gelar perkara dapat berjalan secara menyeluruh dan transparan.

Seperti diketahui, Polisi telah rampung melakukan penyelidikan atas kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Adapun, penyelidikan ini berdasarkan laporan yang dilayangkan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menuturkan bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium forensik, tim kepolisian menilai bahwa ijazah Jokowi di SMAN 6 Solo dan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada asli.

Polisi tak menemukan unsur pidana dalam kasus itu. Karenanya, penyelidikan pun dihentikan.

"Bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memperoleh kepastian hukum tidak ditemukan adanya tindak pidana. Maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berdasar dari satu produk yang sama," ucap Djuhandhani di Mabes Polri pada Kamis (22/5/2025).

Adapun selama proses penyelidikan, polisi memintai keterangan dari total 39 saksi yang terdiri dari berbagai pihak di Fakultas Kehutanan UGM hingga teman Jokowi selama menempuh studi.

Selain itu, polisi juga sudah melakukan uji laboratorium forensik terhadap berbagai dokumen.

"Bahwa penyelidikan yang kami lakukan ini bukan hanya sekedar menjawab Dumas (aduan masyarakat) yang ada tapi kami dari kepolisian memberikan pemahaman atau ke masyarakat fakta yang kita dapatkan sehingga kita semua berharap situasi negara ini menjadi semakin tenang," jelasnya.

Sebelumnya, polisi melakukan penyelidikan terkait ijazah palsu Jokowi dengan didasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas nama pengadu Eggi Sudjana.

Serta, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1007/IV/RES.1.24./2025/ Dittipidum tanggal 10 April 2025. Terakhir, Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1008/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 10 April 2025.

Bareskrim Polri Tunggu Hasil Uji Forensik

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah menyelidiki kasus dugaan penggunaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

Penyelidikan ini atas dasar laporan yang dilayangkan oleh Eggi Sudjana dan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) pada Desember 2024 lalu. 

Dalam laporannya, Eggi selaku kuasa hukum TPUA melaporkan Jokowi atas dugaan penggunaan ijazah S1 palsu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sejauh ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan forensik terhadap dokumen ijazah SMA dan S1 milik Jokowi.

Selain itu, pada hari ini kepolisian juga telah meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan, Joko Widodo selaku terlapor.

Selanjutnya, kepolisian tengah menunggu hasil dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) atas uji forensik dokumen ijazah Jokowi.

"Proses penyelidikan secara simultan dan berkesinambungan masih berlangsung. Tahapan tentu dilakukan secara prosedural dan profesional kemudian juga menunggu hasil dari laboratorium forensik," ungkap Trunoyudo kepada wartawan, Selasa (20/5/2025).

Trunoyudo menjelaskan, tindak lanjut berikutnya adalah penyidik akan melakukan gelar perkara dalam waktu dekat.

"(Gelar perkara) pada minggu ini. Apa yang dihasilkan dalam proses penyelidikan akan disampaikan secara terbuka dan transparan," ucap Trunoyudo. (rpi/muu)