Dapat Protes Banyak Pihak, Fadli Zon Ogah Tunda Penulisan Ulang Sejarah Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menegaskan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia atau nasional tetap dilanjutkan dan tidak akan ditunda.

Hal itu diungkapkan saat menghadiri rapat dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

Dia mengatakan uji publik naskah penulisan ulang sejarah juga akan dilaksanakan pada Juli 2025.

“Kita akan melakukan uji publik. Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis. Ya bulan Juli ini,” jelas Fadli.

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan uji publik dilakukan untuk melengkapi data-data yang berkaitan dengan sejarah.

Kemudian, untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait sejarah yang akan ditulis ulang itu.

Baca Juga

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Hadirkan Pembayaran PKB via QRIS Tap

“Memang sudah kita rencanakan (uji publik). Karena kita memang transparan,” tuturnya.

Sebelumnya, anggota Komisi X DPR Fraksi PK, Habib Syarief Muhammad mendesak Kementerian Kebudayaan menunda proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.

Menurutnya, proyek tersebut menimbulkan banyak kontroversi yang terus berkelanjutan. Karena hal itu, pihaknya menilai lebih baik proyek penuisan ulang sejarah tidak dilanjutkan.

“Hampir sebagian fraksi memberikan catatan khusus tentang penulisan sejarah. Daripada kontroversial terus berkelanjutan, kami dari Fraksi PKB mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda. Ya, jelas untuk ditunda,” kata Syarief dalam rapat Komisi X DPR dengan Fadli Zon. di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

Syarief membeberkan pemerintah terkesan tertutup dalam penyusunan penulisan ulang sejarah nasional.

“Saya mencoba mencari siapa-siapa saja yang masuk dalam tim 100 katanya, penulis sejarah, sampai hari ini kita enggak bisa mendapatkan,” ungkapnya.

Lalu, hingga saat ini pemerintah belum melakukan sosialisasi awal terkait proyek tersebut.

Padahal, kata Syarief, Fadli Zon sudah menjanjikan akan melakukan sosialisasi awal.

“Berikutnya, setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, 7 bulan itu waktu yang sangat singkat, terlalu singkat untuk penulisan sebuah sejarah yang utuh, apalagi mungkin ada kata-kata resmi,” jelas dia. (saa/raa)