Kemenbud Ungkap Alasan Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Harus Dilanjutkan

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Restu Gunawan angkat bicara soal permintaan penghentian penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayati.

Restu beranggapan penulisan ulang sejarah Indonesia ini sudah waktunya, lantaran adanya temuan-temuan baru. 

Hal ini diungkapkan dirinya saat hadir dalam Pembukaan Pameran Jurnalistik Kompas, di Bentara Budaya Jakarta, Senin (30/6/2025).

“Ya, kita sebenarnya kan sudah lama yang nggak menulis buku sejarah nasional. Ya, setahun sejarah, sejak Indonesia dalam arus sejarah itu kita kan nggak menulis ya. Saya kira sudah waktunya karena temuan-temuan baru, baik di bidang arkeologi, sejarah, temuan kan sudah banyak nih. Jadi ini kan perlu kita tulis, jadi masyarakat biar tahu gitu,” kata Restu, kepada awak media.

Lebih lanjut Restu menuturkan penulisan ulang ini dilakukan guna mengubah paradigma berpikir masyarakat tentang Indonesia sentris.

“Dan juga kita ini kan ingin mengubah juga paradigma berpikir kita tentang Indonesia sentris. Kita ingin melihat kehebatan Indonesia. Nah, kehebatan itu dari masa lalu sampai kini kan harusnya dilihat dari sejarah, dari tulisan sejarah,” terang Restu.

Baca Juga

Perkuat Naskah RUU Permuseuman, UI dan Kemenbud Gelar Diskusi Publik

Kemudian Restu berharap agar penulisan ulang sejarah ini dapat selesai sesuai jadwal dan bisa menghasilkan karya-karya yang bagus dari para penulis, sejarawan, dan arkeolog.

Untuk diketahui, Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayati meminta pemerintah untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional. 

Hal ini dikarenakan menimbulkan polemik, termasuk menjadi sorotan dari dunia internasional.

“Kami meminta dengan tegas agar proyek penulisan ini dihentikan, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak pihak,” kata Esti, kepada wartawan, Senin (30/6/2025).

Lebih lanjut Esti menuturkan bahwa permintaan pemberhentian penulisan sejarah ini dikarenakan banyaknya catatan yang akan menimbulkan gejolak dan tidak sesuai fakta sejarah.

“Termasuk banyaknya sejarawan yang memilih mundur dari tim penulisan. Itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses ini,” terang Esti.

Sementara itu Esti meminta agar penulisan sejarah ini perlu didiskusikan kembali, dan melibatkan lebih banyak sejarawan. Esti berharap jangan sampai ada persoalan prinsip yang berpotensi melukai masyarakat luas. (ars/muu)