PM Thailand Didemo Ribuan Warga, Dituding Diatur Thaksin dan Tak Jaga Kedaulatan Negara
Bangkok, tvOnenews.com – Ribuan warga Thailand turun ke jalan menuntut Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra mundur dari jabatannya. Aksi unjuk rasa terbesar sejak Pheu Thai berkuasa itu dipicu oleh kebocoran percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen.
Melansir dari BBC News, pada percakapan yang kemudian dibagikan oleh Hun Sen di media sosial, Paetongtarn menyebut Hun Sen sebagai "paman", dan mengkritik seorang komandan militer Thailand sebagai sosok yang hanya “ingin terlihat keren”.
Ucapan itu dianggap tidak pantas oleh banyak warga Thailand, terutama karena menyangkut isu sensitif perbatasan antarnegara.
Paetongtarn Dinilai Tak Layak Pimpin Negara
Meskipun sudah meminta maaf dan menyebut hal itu sebagai strategi negosiasi, kemarahan publik tak surut. Banyak warga menilai Paetongtarn tidak menjaga kehormatan institusi militer dan tidak layak menjadi perdana menteri.
“Perdana menteri seharusnya bisa menjaga harga diri negara, apalagi saat menyangkut urusan luar negeri,” ujar salah satu pengunjuk rasa kepada media lokal.
Bayang-Bayang Thaksin Shinawatra Kembali Muncul
Selain karena ucapannya, banyak pengunjuk rasa juga mempersoalkan pengaruh ayah Paetongtarn, yakni Thaksin Shinawatra, yang dinilai masih sangat dominan dalam pemerintahan. Paetongtarn memang putri dari mantan PM Thaksin yang dulu digulingkan dan diasingkan karena kasus penyalahgunaan kekuasaan.
Kini, setelah kembali dari pengasingan, Thaksin masih menghadapi sejumlah dakwaan hukum, namun dinilai tetap memegang pengaruh kuat di balik pemerintahan anaknya.
Thaksin Juga Jadi Anggota Dewan di Indonesia
Menariknya, Thaksin kini juga tercatat sebagai salah satu dari 22 tokoh internasional yang menjadi anggota Dewan Pengawas Danantara, lembaga investasi strategis milik Indonesia.
Meski posisinya di luar negeri mulai diperkuat, ia masih dilarang bepergian oleh pengadilan Thailand karena dakwaan hukum yang belum selesai.
Mahkamah Konstitusi Akan Putuskan Nasib Paetongtarn
Situasi politik Thailand makin memanas karena Mahkamah Konstitusi dijadwalkan memutuskan apakah akan memproses permohonan pemakzulan Paetongtarn, yang diajukan oleh sejumlah senator.
Mereka menilai ucapannya dalam percakapan telepon dengan Hun Sen adalah bentuk ketidakprofesionalan dan melanggar etika kepemimpinan nasional.
Rakyat Ingin Perubahan
Aksi demonstrasi yang berlangsung damai namun masif di Victory Monument menunjukkan bahwa banyak warga Thailand menginginkan perubahan.
Mereka tak hanya menolak ucapan perdana menteri, tetapi juga menolak keterlibatan politik dinasti, terutama dari keluarga Shinawatra, yang telah menguasai politik Thailand selama lebih dari 20 tahun. (nsp)
Load more