Gubernur Bali, Wayan Koster Jawab Isu PHK dengan Data

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Bali Wayan Koster menjawab isu-isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sedang ramai dengan data.

Koster dalam penutupan Bulan Bung Karno di Denpasar, Minggu malam, menegaskan bahwa benar terjadi sejumlah PHK namun salah jika dikatakan berasal dari sektor pariwisata.

“Hotel sekarang penuh, The Meru (Sanur) 96 persen, Nusa Dua di atas 90 persen, Kuta 80 persen, bahkan Buleleng 70 persen, dimana ada orang PHK yang punya usaha pariwisata, PHK itu ada tapi bukan usaha pariwisata,” kata dia, mengutip Antara pada Senin.

Gubernur meluruskan bahwa pariwisata Bali tidak sedang sepi, dimana data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang ke Bali Januari-Desember 2024 6,4 juta orang dan domestik 9,5 juta orang.

Pertumbuhan ekonomi 5,48 persen dengan tingkat pengangguran 1,79 persen, dan kemiskinan 3,8 persen.

Sementara angka ini terus membaik, dimana dari data Pemprov Bali dalam separuh tahun 2025 ini kunjungan wisman sudah naik 10 persen dibanding periode yang sama di 2024.

“Wismannya naik 10 persen rata-rata per hari, mancanegara 10-12 persen naik dan domestik turun sedikit sampai Mei, tapi Juni naik karena liburan sekolah, kemarin saya Jakarta-Bali harus berbagi karena tidak dapat (pesawat) itu pun telepon Dirut Garuda baru dapat tiket, jadi Bali ramai,” ujarnya.

Terkait PHK yang ia benarkan adalah pemutusan kerja di pabrik salah satu minuman bersoda di Kabupaten Badung, dimana ia melihat ini sebagai kondisi bahwa produk tersebut memang sudah tidak diminati pangsa pasar Bali.

Jika isu ini tidak diluruskan, menurutnya akan berpengaruh ke citra pariwisata.

Kabar lainnya yang ia jawab dengan data adalah berbondong-bondongnya wisatawan yang menyeberang ke Lombok melalui Pelabuhan Padang Bai di Bali.

Padahal itu kondisi biasa, sebab dalam sehari kunjungan melalui jalur kapal cepat ke Bali dapat mencapai 30 ribu, sehingga bukan sesuatu yang besar.

Alih-alih memikirkan isu pariwisata yang memburuk hingga terjadi PHK dimana-mana, Pemprov Bali mengaku ingin fokus pada penanganan wisatawan nakal.

Mereka yang membuat rumah atau vila dan disewakan kepada rekan di negaranya sehingga menghilangkan pajak hotel dan restoran (PHR) daerah akan ditindak tegas.