HKTI Akhiri Dualisme, Pilih Sudaryono sebagai Ketum

Jakarta, tvOnenews.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) resmi mengakhiri babak panjang dualisme kepemimpinan. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-10 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (26/6/2025). Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum HKTI periode 2025–2030.

Terpilihnya Sudaryono menjadi tonggak sejarah baru bagi organisasi HKTI. Setelah lebih dari satu dekade terpecah dalam dua kubu antara pihak Fadli Zon dan Moeldoko, HKTI kini berada dalam satu komando kepemimpinan.

"Dalam rapat pimpinan (rapim), kita telah memilih, menunjuk dan mempercayakan Bapak Wamentan, Bapak Sudaryono, untuk memimpin HKTI ke depan," ujar Moeldoko dalam sambutannya, disambut tepuk tangan meriah ratusan pengurus HKTI dari berbagai daerah.

Sudaryono yang berada di barisan depan pun langsung berdiri di hadapan Moeldoko. Ia memberi hormat kepada Moeldoko dan para anggota HKTI yang hadir di lokasi.

Selain Muldoko dan Sudaryono, Munas ke-10 HKTI juga dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman; dan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI, Oesman Sapta Odang (OSO). 

Dalam kesempatan itu, Menteri Amran meminta, Sudaryono menjaga soliditas, dan mengakhiri semua persoalan yang terjadi sebelumnya. Dia juga meminta kepada Sudaryono merangkul semua kubu untuk masuk ke dalam organisasi yang akan dipimpinnya.

Amran menilai, hal ini penting untuk mengembangkan HKTI ke depan. "Sekarang, kita buka lembaran baru. Biarkan semua masuk Pak Dar (Sudaryono, red). Jabatan apa saja. Kalau perlu kembangkan ke samping. Sekretaris Jenderal (Sekjen)-nya ada lima, Bendahara Umum (Bendum)-nya ada lima, biarkan saja," tuturnya.

Lebih lanjut, Amran mengatakan, perjalanan dan kemajuan HKTI akan terseleksi secara alami di masa mendatang. Dia meyakini, orang-orang yang tidak mencintai dan tidak ingin membesarkan HKTI akan berguguran, atau terseleksi secara alamiah.

"Nanti akan berguguran sendiri. Memimpin itu ada konsekuensinya, bukan hal mudah. Saya sebagai pihak yang menjembatani, ini bukan hal mudah. Nanti saya bertemu dengan Pak OSO, Pak Muldoko, itu nggak mudah. Saya akan dimintai pertanggungjawaban," jelas dia.