Menteri P2MI: Pekerja Migran Berangkat Harus Miliki IPMI

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri harus memiliki Kartu IPMI (Indonesian Migrant Worker Identification).

"Kami pastikan mulai ke depan tidak boleh ada orang berangkat (bekerja di luar negeri), termasuk laut, baik perikanan maupun niaga, kecuali harus punya IPMI," katanya di Semarang, mengutip Antara pada Kamis.

Kartu IPMI adalah kartu identitas bagi pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri diterbitkan Kementerian P2MI sebagai bukti identifikasi serta memberikan berbagai hak dan perlindungan bagi PMI.

Dia mengatakan hal tersebut usai menyampaikan kuliah umum bertajuk "Peluang dan Tantangan Bekerja di Luar Negeri" di Universitas Maritim AMNI Semarang.

Untuk pelatihan bagi calon pekerja migran, ia membebaskan mengikuti pelatihan di mana pun, misalnya di Unimar AMNI Semarang, namun ketika akan bekerja di laut negeri harus terdaftar.

"Kalau mau keluar (negeri) sebagai pelaut, sebagai awak kapal harus terdaftar. punya kartu IPMI-nya. Supaya apa? Supaya terlindungi," jelasnya.

Ia mengakui penghasilan didapatkan dengan bekerja sebagai pelaut di luar negeri sebagai besar sehingga lulusan Unimar AMNI didorong memenuhi pasar kerja global.

"Begini, gaji standar untuk jabatan terendah pelaut atau yang bekerja di kapal, itu gajinya saja standar internasional Rp11,2 juta (per bulan). Itu artinya sama dengan bekerja empat bulan di Semarang," lanjutnya.

Dengan bekerja di luar negeri, kata dia, pekerja juga memiliki keuntungan dari aspek pengalaman dan jaringan yang tidak akan dimiliki jika bekerja di dalam negeri.

"Kalau bekerja di luar negeri dia dapat pengalaman. Dia dapat ilmu baru. Dia mengadaptasi cara kerja-cara kerja profesional negara-negara lain seperti Eropa. Dia membangun jaringan. Dan yang terpenting dia melatih mental dan kepemimpinannya di sana," katanya.

Karding juga membantah bahwa bekerja di sektor kelautan atau pelayaran rawan mengalami tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Enggak ada (pekerjaan) yang rawan (TPPO) kalau terdaftar. Rawan itu kalau tidak terdaftar. Enggak ada yang rawan," jelasnya.