DPR RI Dukung Langkah Polda Riau Selamatkan Taman Nasional Tesso Nilo

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dan Kapoksi Komisi III, Muhammad Rahul mengatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dalam menyelamatkan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dari perambahan liar dan penguasaan lahan secara ilegal.

Melalui Satgas Penanganan Kawasan Hutan (Satgas PKH), sebanyak 81.793 hektare kawasan TNTN berhasil ditertibkan sejak 10 Juni 2025.

Penertiban ini menyasar wilayah yang selama bertahun-tahun telah diduduki tanpa izin, termasuk di Dusun Toro Jaya dan Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan.

“Kami di Komisi III DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Riau dalam menjaga wibawa hukum dan kelestarian lingkungan. Tapi kami juga mengingatkan, proses ini harus dijalankan secara transparan, manusiawi, dan berpihak pada keadilan sosial,” ucap Rahul, Jakarta, Minggu (22/6/2025).

Menurutnya, pernyataan Kapolda Riau saat audiensi publik dengan warga menjadi simbol kuat penegakan hukum berbasis empati.

Bagi Rahul, ini bukan sekadar pernyataan retoris, tetapi ajakan moral agar negara hadir membela hak-hak makhluk hidup yang tak bersuara. 

TNTN adalah habitat gajah Sumatera yang kian terancam akibat ekspansi ilegal kebun sawit dan perambahan masif.

Kapolda Riau juga menggagas pendekatan yang menyentuh akar budaya lokal dengan menggelar Festival Budaya Melayu di Rumah Singgah Tuan Kadi.

Acara ini diisi dengan pembacaan puisi, pantun, dan seni tradisional untuk menyuarakan pentingnya pelestarian hutan.

“Penyelamatan lingkungan tak cukup dengan kekuasaan. Ia harus disuarakan melalui budaya, nurani, dan edukasi,” ujar politikus Gerindra ini.

Ia juga mendorong agar penertiban tidak tebang pilih termasuk lahan sawit seluas 574 hektare yang disebut dikuasai oknum tertentu sebagaimana disuarakan oleh kelompok masyarakat dan praktisi hukum.

“Kita ingin hukum ditegakkan secara tuntas. Tak boleh ada toleransi terhadap mafia tanah dan penguasa lahan ilegal di kawasan konservasi,” katanya.

Terkait warga yang terdampak penertiban, Rahul meminta pemerintah daerah dan KLHK menyiapkan mekanisme relokasi yang adil dan berkeadaban. 

Warga harus diberi solusi hidup yang layak, bukan sekadar diusir.

“Kami akan kawal proses ini agar tak melahirkan konflik horizontal, tapi menjadi momentum perbaikan tata kelola kawasan hutan secara nasional.” Katanya.