Pelantikan ADKASI 2025-2030 Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Berbagai pihak berupaya dalam mewujudukan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bagi Indonesia.
Target tersebut yang menjadi pembahasan pokok utama dalam kegiatan Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Periode 2025–2030 dan Seminar ADKASI di Jakarta, Kams (19/6/2025).
"Jadi kita kan hari ini konsolidasi tingkat nasional dari 415 Kabupaten yang ada. Saat ini untuk pertumbuhan ekonomi tadi saya sampaikan bahwa baru dikisar 4 koma, sedangkan target nasional 8 persen sehingga itu perlu didorong," kata Ketua Umum ADKASI, Siswanto kepada awak media, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Siswanto menuturkan dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut pihaknya mendorong belanja pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan.
Menurutnya dalam peningkatan belanja daerah, pemerintah setempat dapat bersinergi dengan DPRD guna merumuskan strategi ke depannya.
"Peran dari DPRD Kabupaten seluruh Indonesia sangat penting, karena kita mitra kerja kepala daerah. Nanti setiap komisi di DPRD diskusi dan rapat kerja dengan dinas di daerah-daerah untuk belanja-belanja segera dilakukan supaya percepatan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia makin tinggi," ungkapnya.
Siswanto menjelaskan terdapat dua strategi yang dicakup untuk dapat menopang kemajuan ekonomi tingkat daerah hingga berdampak ke nasional.
Strategi tersebut berupa investasi serta perbanyak aktivitas perdagangan dan industri pada daerah.
"Investasi adalah adanya uang masuk dari luar daerah atau luar Indonesia bahkan masuk ke kabupaten untuk menggerakkan perdagangan dan industri," ungkapnya.
Dalam mencakup langkah itu, Siswanto meminta DPRD dan pemerintah daerah dapat membuka peluang kerjasama dengan pihak eksternal diantaranya Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Menurutnya langkah tersebut dinilai relevan dalam meningkatkan APBD hingga berujung meningkatnya belanja daerah dan perekonomian.
"Investasi adalah adanya uang masuk dari luar daerah atau luar Indonesia masuk ke kabupaten untuk menggerakkan perdagangan dan industri," kata Siswanto.
"Kalau ada pajak daerah masuk ke APBD, retribusi daerah masuk ke APBD maka APBD nya makin kuat, skala fiskalnya makin tinggi. Sehingga belanjanya pun makin tinggi, mengurangi pengangguran, rakyat bisa bekerja, kesejahteraan rakyat juga meningkat," pungkasnya. (raa)
Load more