Badan Pangan Nasional Tegaskan Swasembada Pangan Bukan Pilihan, tapi Keharusan

Jakarta, tvOnenews.com – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan pentingnya semangat kolektif seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pencapaian swasembada pangan nasional.  

“Untuk swasembada pangan, ini bukan lagi pilihan tapi keharusan bagi kita semua, dimulai dari swasembada beras. Tentunya Bapak Presiden Prabowo selalu menyampaikan kepada kita semua bahwa kemandirian pangan dan kedaulatan pangan menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan pangan nasional,” ujar Arief dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025) di Jakarta. 

Menurutnya, saat ini Indonesia menunjukkan tren positif swasembada pangan. Hal ini ditunjukkan pada produksi dan stok beras yang baik. 

Dalam data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Juli 2025, memperkirakan akan terjadi surplus produksi beras sebanyak 2,8 juta ton. Sementara itu, Perum Bulog telah menyerap sekitar 2,5 juta ton setara beras dari dalam negeri sepanjang Januari hingga pertengahan Juni, ditambah dengan transfer stok dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,7 hingga 1,8 juta ton. 

“Ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi yang sangat aman,” ujar Arief.

Namun Arief mengingatkan, bahwa tantangan masih menanti di semester kedua tahun ini, di mana ketersediaan air harus dipastikan sebagai elemen krusial dalam proses produksi. 

“Kunci sukses kita ada di semester dua. Pembangunan saluran irigasi menjadi prioritas yang harus segera dieksekusi, juga persiapan lahan air benih pupuk, alsintan, dan ini tentunya kami mendukung penuh Kementerian Pertanian dan Kementerian PU dalam gerak bersama swasembada pangan,” katanya. 

Lebih lanjut, Arief menyebut bahwa aspek pascapanen juga tidak kalah pentingnya. Mulai dari pengolahan, seperti kebutuhan modernisasi Rice Milling Unit (RMU) untuk komoditas padi, modernisasi penyimpanan dan pemeliharaan stok di gudang, penguatan rantai distribusi, hingga pembiayaan dengan bunga murah melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Seluruh rantai pasok ini akan diperkuat melalui implementasi kebijakan strategis nasional, salah satunya melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Koperasi Desa Merah Putih, yang melibatkan 19 kementerian/lembaga dan menargetkan penguatan 80 ribu koperasi desa sebagai penggerak ekonomi pangan di tingkat lokal.